SUMENEP Surabayapagi.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan perhatian terhadap nasib petani tembakau dengan menetapkan Biaya Pokok Produksi (BPP) tembakau musim tanam 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani sekaligus menjadi acuan dalam tata niaga pembelian tembakau.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, penetapan BPP merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap petani tembakau. Angka tersebut dihitung berdasarkan kajian biaya produksi yang dikeluarkan petani mulai dari proses pembibitan, penanaman hingga panen.
“Ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap para petani tembakau. Dengan penetapan BPP tersebut diharapkan bisa menjadi acuan bagi pengusaha agar bisa membeli tembakau petani di atas BPP,” kata Fauzi belum lama ini.
Berdasarkan hasil kajian Pemkab Sumenep, BPP tembakau 2026 ditetapkan berbeda sesuai jenis lahan. Untuk tembakau gunung atau perbukitan sebesar Rp69.489 per kilogram, tembakau tegal Rp64.765 per kilogram, sedangkan tembakau sawah sebesar Rp48.533 per kilogram.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menciptakan tata niaga tembakau yang lebih sehat. Pemerintah berharap harga pembelian yang diterima petani dapat berada di atas biaya produksi sehingga usaha tani tembakau tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat.
Selain persoalan harga, perhatian pemerintah juga diarahkan pada risiko yang dihadapi petani selama musim tanam. Bupati Fauzi sebelumnya mengingatkan petani yang terlambat melakukan penanaman agar mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum mengeluarkan modal lebih besar.
Imbauan tersebut disampaikan karena hujan yang turun setelah tanaman tembakau ditanam dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan berpotensi menyebabkan petani mengalami kerugian. Karena itu, petani diminta melihat kondisi cuaca dan mempertimbangkan risiko sebelum menentukan waktu tanam.
“Petani harus melihat situasi dan kondisi sebelum menanam. Jangan sampai modal yang sudah dikeluarkan justru berakhir menjadi kerugian,” demikian pesan Fauzi kepada petani.
Pemkab Sumenep juga tidak hanya melakukan penghitungan BPP. Pemerintah daerah memberikan pembinaan dan penyuluhan mengenai teknik budidaya tembakau berkualitas serta bantuan pupuk nonsubsidi yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki peran besar terhadap perekonomian masyarakat Sumenep. Pada musim tanam 2026, luas areal tembakau di Sumenep diperkirakan sekitar 12 ribu hektare, turun dibandingkan sekitar 14 ribu hektare pada musim tanam 2025.
Bupati Fauzi menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat ekosistem industri hasil tembakau. Sejak 2021, Pemkab Sumenep juga disebut konsisten memperkuat industri rokok lokal sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan persaingan sehat dalam pembelian tembakau dan mendorong petani memperoleh harga yang lebih baik.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemkab Sumenep berharap petani tidak hanya mampu meningkatkan kualitas produksi, tetapi juga memperoleh kepastian dan perlindungan dalam menghadapi dinamika harga serta risiko usaha tani.
Bagi pemerintah daerah, keberpihakan terhadap petani tembakau bukan hanya menyangkut persoalan harga jual, tetapi juga bagaimana memastikan petani mendapatkan pendampingan, mampu menghadapi perubahan cuaca, menekan biaya produksi dan memperoleh hasil yang layak dari komoditas yang mereka usahakan.(man)
Editor : Redaksi
