SURABAYAPAGI.com - BEM UI, dan BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) menyatakan masih pikir-pikir ikut serta dalam aksi ini, tanpa menentang rencana aksi 27 Agustus.
BEM UI masih pikir-pikir untuk bergabung dengan massa kasi AMPB, setidaknya sampai Rabu siang (26/08).
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan mengaku masih akan berkoordinasi dengan AMPB sebelum memutuskan gabung dalam aksi tersebut.
“Kalau sejauh ini belum, tapi tadi akhir-akhir ini juga tadi dikabari sama pengurus, ada yang mau langsung ke lapangan,” tutur Athof, sapaan Yatalathof Ma’shum Imawan, Kamis.
BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) juga masih belum memutuskan sikap untuk ambil bagian dari aksi 27 Agustus. Menurut Koordinator Pusatnya, Andira Yofi Sulendra, organisasinya masih melakukan konsolidasi pasca musyawarah nasional (Munas).
Meski demikian Andira berkata, BEM SI tetap terbuka ikut demonstrasi apabila hasil konsolidasi menunjukkan ada persoalan yang memang perlu dikawal melalui aksi massa.
“Kalau dari hasil konsolidasi dan pembacaan kami memang ada persoalan yang harus dikawal sampai turun ke jalan, tentu kami akan turun. Tapi kalau belum sampai ke sana, kami juga tidak akan memaksakan aksi hanya karena ada isu bahwa akan ada demo besar,” ujar Andira.
Kelompok Mahasiswa Beraati-hati
Pengamat politik Ubedilah, ungkap ada rangkaian penggembosan, intimidasi dan teror kepada AMPB mengindikasikan pemerintah tidak matang dalam memahami demokrasi.
“Cara-cara itu kan cara-cara represi yang menunjukkan kita mundur menghargai perbedaan pendapat demonstrasi... kalau pemerintah enggak bersalah, kalau pemerintah itu lurus, enggak usah takut juga dengan demonstrasi,” kata Ubed—sapaan Ubedilah Badrun.
Menurut Ubedilah Badrun, kelompok mahasiswa nampaknya “berpikir sangat hati-hati, tidak berarti mereka menolak agenda Aksi 27 itu”. “Sebetulnya ini problemnya koordinasi. Menurut saya kelompok-kelompok kritis belum terbangun koordinasi organik itu secara kuat,” kata Ubed.
Menurut Ubed, kelompok-kelompok masyarakat ini sebenarnya punya rasa kecewa yang sama dengan pemerintah. Tahun lalu, kata dia, banyak tuntutan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, misalnya reformasi kepolisian.
Ubed pun mewaspadai potensi bentrok demonstrasi 27 Agustus di Gerbang Gedung DPR. Pasalnya terdapat kelompok pengkritik dan pendukung program pemerintah.
Dualisme ini, kata Ubed, telah diketahui aparat keamanan. Mereka diyakini sudah dapat mengantisipasi bentrok dengan cara memisahkan lokasi dua kelompok. “Kalau kemudian terjadi konflik horizontal itu artinya yang salah aparat keamanan karena sudah tahu,” katanya.
Menko Polkam Pantau
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago
Djamari mengatakan pemantauan dilakukan menyusul adanya pergerakan massa dari sejumlah daerah menuju Jakarta. Langkah tersebut sekaligus untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan aksi demonstrasi untuk mengganggu keamanan.
“Kemudian, apakah mungkin ada orang yang berani ke Jakarta mengganggu itu? Ada juga. Kita punya pengalaman tahun lalu yang bakar-bakar di depan Polda, ada itu perusuh. Yang perusuh-perusuh seperti ini yang kita jaga,” kata Djamari seusai olahraga jalan santai di Plataran Gelora Bung Karno, Jakarta. jk/erc/tt
Editor : Redaksi
