KPK akan Panggil Anies, Terkait Formula E Gunakan APBD tanpa Seizin DPRD

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gubernur DKI Anies Baswedan saat menjajal salah satu mobil Formula E yang berlaga di Sirkuit Ancol Jakarta
Gubernur DKI Anies Baswedan saat menjajal salah satu mobil Formula E yang berlaga di Sirkuit Ancol Jakarta

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, akan dipanggil Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK). Pemanggilan Anies ini atas dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan terhadap Anies, diperlukan sekaligus klarifikasi. Mengingat lembaga antirasuah terus melakukan proses pengumpulan bahan yang menyangkut Anies.

"Siapapun kami akan panggil untuk dimintai keterangan dan klarifikasi sepanjang dibutuhkan dalam proses pengumpulan bahan keterangan yang terus kami lakukan ini," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (6/6/2022) kemarin.

Sumber di Pemprov DKI menyebutkan pemanggilan KPK pada Anies Baswedan juga merembet ke panitia usai Formula E Jakarta. Ini karena KPK menyatakan serius dalam mengusut dugaan korupsi di Pemprov DKI.

Sumber Ini menyebut, KPK sebelum penyelenggaraan menahan diri untuk tidak memeriksa Anies Baswedan dan panitia Formula E karena melibatkan pihak Formula E Holdings Limited, (FEH) selaku promotor dan perusahaan induk kejuaraan ABB FIA Formula E.

Ramai dipergunjingkan, KPK juga akab memeriksa petinggi FEH sebagai partner bisnis Formula E yang menerima dana APBD tanpa seizin DPRD.

Dugaan gunakan APBD tanpa persetujuan DPRD yang konon menjadi dasar penilaian Menteri BUMN Erick Thohir tidak mau terlibat dalam Formula E Jakarta. Ini agar pemeriksaan KPK usai gelaran Formula E berjalan lancar. n er/rk

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…