SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerhati sosiologi asal Universitas Trunojoyo Madura Achdiar Redy mengatakan bahwa sosok pemimpin menjadi rujukan yang ditaati pendapatnya. Pemimpin, dalam kaitan ini, menurut Redy bisa diartikan sebagai Pemimpin Agama maupun Kepala Desa atau Klebun.
"Secara budaya, ketaatan itu secara berurutan adalah "Bappa' Babbu' Guru Rato" (Bapak, Ibu, Guru dan Rato atau pemimpin). Jadi, setelah orang tua, guru (dalam hal ini lebih ke arah guru dalam hal agama atau ulama), posisi pemimpin juga menjadi rujukan ketaatan," jelas Redy.
Redy lebih lanjut menjelaskan bahwa hal tersebut sebenarnya juga bagian pengejawantahan ketaatan terhadap ulama dan umaro' (ulil amri). "Sebagaimana juga disebutkan dalam ajaran Islam, yang dianut mayoritas masyarakat Madura," katanya.
Sehingga, dengan demikian, Redy menjelaskan bahwa apa yang "dititahkan" oleh rato atau pemimpin yang didalamnya termasuk Kades dalam lingkup daerah terendah secara administrasi negara menjadi salah satu rujukan pilihan politik sebagian besar masyarakat Madura. "Terutama yang berlokasi di desa (dengan tingkat pendidikan, sosial ekonomi yang tidak terlalu tinggi). Jika ke arah perkotaan (dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, juga sosial ekonomi lebih baik), sudah tidak terlalu merujuk kepada Kades. Masyarakat perkotaan lebih rasional, tidak terlalu patronisme sebagaimana di area pedesaan," katanya.
Redy juga menambahkan bahwa, melihat kondisi masyarakat Madura, maka sosok Klebun atau Kepala Desa menjadi sangat vital. "Persoalannya, dalam konteks Madura, yang tinggal di pedesaan lebih banyak. Maka peran Kades menentukan arah preferensi pilihan politik," tegasnya.
Sementara itu, dimintai pendapatnya secara terpisah, pengamat politik asal Unair Suko Widodo mengatakan bahwa para Cagub perlu merancang beberapa strategi khusus untuk dapat menang pada Pilgub Jatim 2018. Hal tersebut tentunya dengan melihat uniknya demografi Madura.
"Salah satunya yang terpenting adalah dengan menempatkan Koordinator Tim Sukses handal untuk diberi tanggung jawab di Pulau Madura. Nantinya, Koordinator tersebut harus bisa menjadi penjangkar suara disana. Karena masyarakat Madura ini masih lebih percaya dengan Pemimpin adat maupun agama, maka sosok tersebut harus bisa mendekati dua elemen masyarakat itu tadi," jelas Suko. ifw
Editor : Redaksi