Dikhianati Nasdem dan Anies, Demokrat Mulai Dipinang Gerindra Gabung ke KIM

surabayapagi.com
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. SP/JKT

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpeluang masuk dan bergabung bersama partai Gerindra dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Bahkan kini dikabarkan, kedua partai tersebut sedang melakukan komunikasi.

Bergabungnya Demokrat ke KIM lantaran merasa dikhianati oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Sinyal bergabungnya Demokrat itu disebut oleh Muzani kalau ada koalisi baru yang bakal segera bergabung dengan KIM.

Baca juga: Andika Perkasa: Komunikasi Prabowo Positif

“Mudah-mudahan ada koalisi baru yang akan masuk,” kata Muzani saat menghadiri konsolidasi Partai Bulan Bintang (PBB), di Gedung DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur.

Sebagai informasi, setelah keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan ini, tak menutup kemungkinan adanya pertemuan antara Prabowo Subianto Ketum Partai Gerindra dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk segera membicarakan koalisi.

“Kita pokoknya sudah mulai intensif komunikasi,” jelasnya, Senin (04/09/2023).

Baca juga: Kaji Ghofur Disebut Sebagai Tokoh yang Bisa Penjawab Sengkarut Lamongan

Demi meraih suara dalam Pemilu 2024 mendatang, Gerindra memang membuka pintu seluas-luasnya bagi sejumlah partai maupun tokoh untuk bergabung ke koalisi.

Teranyar Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional telah bergabung pada pertengahan Agustus lalu, hingga merubah nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sebelumnya adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Baca juga: Pemerintahan Prabowo Diminta Ratakan Alkes ke Daerah-daerah

Meskipun perubahan nama koalisi KKIR ke KIM disebut menjadi alasan hengkangnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra tetap optimis bisa menjadikan Prabowo Subianto menang di 2024.

“Kita membuka pintu ke setiap orang, setiap kelompok, setiap organisasi apalagi partai politik yang akan memberi kepada Pak Prabowo. Bagi kami dukungan dari siapapun apakah itu ormas, tokoh, kiai, pondok apalagi partai politik sesuatu yang berarti,” jelas Muzani. jk-06/dsy

Editor : Desy Ayu

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru