SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Pengentasan kemiskinan adalah satu di antara program utama Pemerintah Kabupaten Gresik. Maka untuk mengantisipasi laju angka kemiskinan tersebut sebanyak 17 orang pegiat sosial dikukuhkan sebagai pengurus inti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kabupaten Gresik periode 2023-2028.
Mereka dikukuhkan langsung oleh Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bertempat di Aula Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik pada Selasa (21/11) lalu.
Sebagai lembaga yang bermitra dengan dinas sosial, LKS diharapkan menjadi garda depan dalam mengantisipasi gejala kemiskinan di tengah masyarakat.
"Kesejahteraan sosial ini memang dibutuhkan oleh masyarakat dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa semakin semangat menuju masyarakat sejahtera," ujar wabup yang akrab disapa Bu Min itu.
Menurut data BPS, hingga akhir tahun 2022 angka kemiskinan di Gresik berada di 11,06%. Dari 1.291.518 warga Gresik, ada sekitar 142 ribu yang masih tergolong masyarakat miskin.
Untuk itu, diperlukan peran serta dan kerjasama antar pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam menurunkan angka tersebut.
Baca juga: GAPEKNAS Gresik Aktif Kembali, Pengurus Baru Siap Perkuat Kontraktor Lokal
Hingga saat ini Pemkab Gresik melalui dinas sosial terus meningkatkan jumlah dan jenis bantuan yang dapat diberikan. Contohnya seperti program bantuan PKH Reguler, PKH Plus, PKH Inklusi, dan DBHCHT.
Terkait penyaluran, Bu Min berharap dengan bantuan dari LKS dan yang lain, dapat tersalurkan tepat sasaran. Ini lantaran banyak ditemukan kasus warga mampu tetap mendapatkan bantuan sosial.
"Maka, saya harapkan nanti yang diutamakan adalah anak-anak asli asal Gresik. Karena memang ada banyak tempat yang memiliki anak-anak fakir dari luar kabupaten/kota. Maka, yang kita utamakan nanti adalah anak-anak kita dari Gresik," ucapnya.
Baca juga: Imbas Viral ODGJ BAB Sembarangan, Alun-Alun Gresik Sepi Pedagang dan Pembeli
Menurutnya ini menjadi pekerjaan besar bagi LKS dan semua pihak terkait untuk bergerak bersama mengikis kemiskinan dengan cepat. Harapannya dapat mewujudkan cita-cita Gresik sebagai kabupaten bebas kemiskinan.
Agenda ini juga dihadiri oleh Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Waluyo, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Ummi Khoiroh, serta perwakilan pendamping PKH, LK3, PSM, Tagana, dan seluruh TKSK dari 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik.
Editor : Moch Ilham