SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sebagai generasi milenial saya diherankan oleh Jokowi dan Megawati. Baru pada tahun 2024 ini, usai pemilu, hari lahir Pancasila, diperingati secara "berseberangan".
Megawati, sebagai anak biologis memperingati di Ende NTT. Presiden Jokowi, yang masih memilikin otoritas atas negeri ini merayakan di Pertamina Hulu Rokan (PHR) Riau.
Baca juga: Wartawan Menulis, Dibidik Rintangi Penyidikan, Inikah Demokrasi
Kok bisa? Nyatanya terealisasi.
Sebagai generasi milenial, jujur saya terkesima.
Pancasila sebagai filosofis, dan lambang negara untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur, sepertinya "diperebutkan" oleh penguasa dan mantan presiden.
Padahal filosofi Pancasila adalah menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan gotong royong.
***
Sebagai generasi milenial, saya turut menghormati hari Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Tanggal awal bulan Juni ini baru diakui sebagai hari lahirnya Pancasila, saat kekuasaan dijabat Jokowi.
Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, juga menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Lahirnya Pancasila.
“Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional,” demikian bunyi Keppres tersebut.
Penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, dilakukan Jokowi ketika menyampaikan sambutan pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Bandung Jawa Barat pada Rabu (1/6/2016).
Catatan jurnalistik saya menyebut hari bersejarah tersebut sempat menuai polemik pada era kepemimpinan Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Saat itu, ada upaya untuk tidak mengaitkan Pancasila dengan Soekarno.
Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, 10 Mei 1987, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahun pada era Orde Baru.
Pemerintahan saat itu lebih memberikan perhatian pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober sebagai pengingat gagalnya Gerakan 30 September/PKI.
Saat Orba, hari Lahir Pancasila belum menjadi sebuah hari nasional. Bahkan, hari itu diperingati bukan sebagai Hari Lahir Pancasila, melainkan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945.
Untuk itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengusulkan agar 1 Juni dijadikan sebagai hari nasional yang rutin diperingati setiap tahunnya.
Usulan itu disampaikan kepada Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ketika itu menjabat sebagai Presiden ke-6 RI.
Namun keinginannya itu belum terwujud di era pemerintahan SBY, meski SBY menjanjikan akan mengabulkan permintaan itu.
Pada akhir Oktober 2015, ketika menjadi pembicara pada acara seminar dan bedah buku di Jakarta, Megawati kembali menyampaikan harapannya akan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila yang tak kunjung terlaksana.
"Saya nagih SBY pada tanggal 1 Juni jadikan hari libur nasional. Sampai hari ini pun boro-boro," kata Mega di JCC, Jakarta, 27 Oktober 2015.
Menurut Mega, sebelumnya, SBY pernah berjanji akan memenuhi usulannya itu.
Dalam pandangan Mega, menjadikan momentum 1 Juni sebagai hari nasional dapat dimanfaatkan untuk merekatkan hubungan bangsa.
***
Megawati, apa lupa, Presiden Jokowi yang menandatangani Surat keputusan penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Presiden Jokowi terusik saat berdialog dengan pimpinan negara mulai dari Amerika, Eropa, Afrika, hingga Asia.
Ia menemukan berbagai kekhawatiran para pemimpin negara-negara tersebut. Mereka was-was terhadap keberagaman yang mereka miliki. Mereka juga khawatir terhadap persatuan bangsanya yang kian renggang.
Baca juga: PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK
Para pemimpin negara, itu menurut Jokowi, tengah galau karena ketertiban negaranya terganggu.
"Saya jadi semakin yakin, bersyukur dan merasa bangga menjadi bangsa yang memiliki Pancasila. Pancasila menjadikan kita merasa aman, tidak khawatir, seperti yang dirasakan bangsa-bangsa lain di dunia," kata Jokowi menambahkan.
Pancasila yang dimiliki Indonesia, kata Jokowi sangat cocok dijadikan model bagi negara-negara lain di dunia. Karena Pancasila terbukti membuat persatuan Indonesia tetap terjaga. Pancasila juga menjadi sebab keberagaman Indonesia, utuh dan tidak terpecah belah. Karena itu Indonesia harus yakin menjadi bangsa besar, dan juga bangsa pemenang.
"Tak ada keraguan dihati saya menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, dan hari libur agar kita selalu memperingati hari lahir Pancasila," kata Jokowi.
***
Mempelajari sejarah, penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila ini merujuk pada pidato Bung Karno di sidang BUPKI pada 1 Juni 1945.
Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Dr. Radjiman mengajukan pertanyaan mendasar tentang dasar negara Indonesia merdeka, yang kemudian memicu Soekarno untuk menyampaikan gagasannya tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni.
Usulan Rumusan Pancasila dari Soekarno. Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.
Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
***
Baca juga: Pergeseran Nilai Orang Berpuasa
Saya masih ingat, sila ketiga Pancasila yaitu persatuan indonesia, tercermin sikap gotong royong. Dalam benak saya sejak SD, gotong Royong telah tertanan, sehingga mendarah daging. Secara politis bahkan ada yang menegaskan telah menjadi kepribadian dan budaya bangsa. Bahkan ada yang menempatkan gotong royong telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.
Saya serap makna gotong royong dinyatakan telah mengangkat derajat bangsa Indonesia lebih tinggi darpada negara lain. Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara lemah yang gampang terjajah, tapi negara yang kuat karena generasi penerusnya mampu bersatu memajukan Indonesia lebih baik di tengah tantangan global masa kini.
Pesan yang terkandung yang saya serap, hendaknya generasi muda milenial juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan (sila ke-4).
Pesan moralnya, suatu keputusan politik tidak boleh diambil secara otoriter namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama.
Pertanyaannya, ada apa sebagai anak biologis Soekarno, Megawati, dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, 1 Juni mengambil keputusan sendiri tidak musyawarah dengan pemerintahan Jokowi?
Menurut akal sehat saya, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila adalah keputusan politik.
Saat itu, Presiden Joko Widodo "berani" mengumumkan keputusannya setelah kontroversi sejak era presiden Soeharto. Praktis tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, sudah menggantung selama sebulan lebih.
Dan kini, keputusan Presiden itu sudah diketahui oleh publik. Peristiwa ini dapat dijadikan kesempatan untuk mensyukuri kedudukan dan watak tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, sebagai eputusan politik eksekutif tertinggi .
Ada dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam retrospeksi saya sebagai generasi milinial seperti diingatkan bahwa salah satu alasan SBY, menunda keputusan mungkin bertumpuknya masalah yang harus diurai satu per satu. Ada masalah hukum dan masalah politik menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.
Akal sehat saya menyerap Keppres dari Jokowi itu hendaknya diterima sebagai alasan politik. Otomatis, kebenarannya juga mesti diterima sebagai kebenaran politik.
Ada risiko politik dalam dinamika politik. Ini bila suatu saat ada lawan politik yang tidak setuju 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila.
Keppres Jokowi, didasarkan catatan sejarah pada tanggal 1 Juni 1945, kata Pancasila pertama kali disebut oleh Presiden Pertama RI, Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Akal sehat saya mengakui Keppres tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia setiap tanggal 1 Juni.
Akhirnya logika saya berkata, peringatan 1 Juni 1924 sebagai hari lahirnya Pancasila di 2 tempat adalah kontraproduktif. Masya Allah. (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Moch Ilham