SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saya menilai wacana presiden kembali dipilih oleh MPR RI adalah kegagalan pemetaan masalah tata negara. Sebagai institusi, PSHK meminta wacana tersebut dikaji ulang.
Wacana ini perlu ditimbang ulang.
Baca juga: Gaung Amandemen UUD 1945, dari MPR
ide ini adalah kegagalan pemetaan masalah dan pemberian solusi ketatanegaraan.
Saya tak tahu apa yang mendasari pandangan tersebut? Bagaimana dengan kajian akademisnya? Apakah sudah melibatkan partisipasi publik dengan baik?
Menurut saya, jangan sampai ini hanya menjadi agenda elite politik saja yang malah berpotensi menggerus demokrasi lebih dalam lagi.
Saya menilai perubahan sistem pemerintahan dan pemilu saat ini tidak ada urgensinya.
Baca juga: Amandemen UUD 1945, Cerminkan Peta Kekuatan Politik
Bagi saya, jika kita memang ingin meningkatkan kualitas demokrasi, yang harus dilakukan adalah mengubah sistem partai politik.
Jelas, saya pikir, perubahan tentang sistem pemerintahan dan sistem pemilu tidak ada urgensinya. Perbaikan sistem tersebut bukan soal pemilihan presiden langsung atau tidak langsung.
Artinya, jika kita mau meningkatkan kualitas demokrasi dan ketatanegaraan, harusnya yang pertama diubah ada sistem partai politik, partai politik harus didemokratisasi dan direformasi. n rmc
Baca juga: Ketua MPR tak Tergoda Mengamandemen UUD 1945
*) dipaparkan kepada Wartawan di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Editor : Moch Ilham