SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ada kasus politik menarik di harian Surabaya Pagi, edisi Rabu (24/10) di halaman depan. Perbedaan nya, kalau berita itu lebih mengarah sebuah informasi sedangkan kasus itu biasanya permasalahan.
Kasus itu berjudul "Bahlil cerita Ketua MPR, Gerindra Klarifikasi". Dalam kasus itu, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengklarifilasi pernyataan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia. Bahlil, bercerita kursi ketua MPR RI diberikan ke partai sahabat saat bernegosiasi jatah menteri dengan Presiden Prabowo Subianto. Dasco mengklarifikasi pemilihan pimpinan MPR merupakan hasil musyawarah.
Baca juga: Ramadhan, Puasa, Mohon Ampunan Hingga Bikin Event
Dasco menuturkan Golkar memang sempat ingin menduduki kembali kursi Ketua MPR RI. Namun, lanjutnya, kursi itu diduduki oleh Gerindra setelah melalui proses musyawarah.
"Sehingga memang pada waktu itu sebagai partai koalisi ada keinginan Golkar juga untuk kemudian menduduki kursi pimpinan MPR tapi setelah musyawarah mufakat ya akhirnya itu dijatuhkan kepada Pak Muzani dari Partai Gerindra juga kesepakatan partai-partai lain," kata Dasco, kata Dasco di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Sebelumnya, Bahlil menyebut mulanya Golkar hanya mendapat 5 menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
"Nah, bapak-ibu semua, ada cerita, ini Bang Ical (Aburizal Bakrie) ini waktu proses penyusunan kabinet Bang Ical saya berkomunikasi terus dengan Bang Ical, sering saya menelepon. Jatah kita waktu itu kan 5, ya Bang ya? Jatah kita waktu itu 5. Nah saya sekarang karena sudah terjadi, saya buka saja," kata Bahlil dalam sambutannya dalam acara Syukuran HUT ke-60 Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (21/10).
Bahlil menyinggung, sebelum pelantikan menteri, ada pembicaraan jabatan Ketua MPR diberikan kepada partai sahabat. Sebagaimana diketahui, saat ini MPR dipimpin oleh Ahmad Muzani yang merupakan Sekjen Partai Gerindra.
"Jatah kita 5 kemudian waktu itu MPR dikonsesuskan untuk diberikan kepada partai sahabat kita yang memenangkan pilpres. Kita kan nggak bisa lawan Presiden Pak, kalau kita lawan Presiden repot kita semua kan," kata dia.
Pernyataan Balil ini terkesan seperti seorang politisi polos. Seolah dia ingin meneguhkan tukar jabatan eksekutif-legislatif itu lumrah. Bahasa senayannya, tukar menukar jabatan.
***
Dalam hukum perdata, praktik semacam itu dikenal tukar guling. KUHPerdata pasal 1541, dikenal kata tukar guling. Kata ini memiliki sebuah arti persetujuan, dengan artian kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang.
Ada prosedur dan persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan tukar guling. Misal tanah wakaf. Antara lain: Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen, Melakukan pengecekan dokumen proses penukaran/ perubahan harta benda wakaf. dan melakukan penilaian perubahan status.
Karena itulah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh (1) dijadikan jaminan, (2) disita, (3) dihibahkan, (4) dijual, (5) diwariskan, (6) ditukar atau diruislag, maupun (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.
Praktisi hukum, paham tukar guling, Ruislag atau asset swap merupakan tindakan hukum yang kerap dilakukan. Terutama oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Pada praktiknya, ruislag melibatkan subyek hukum Yayasan sebagai pihak yang memiliki aset untuk ditukarkan dengan BMD tersebut. Dalam praktik, aset tersebut dapat berupa tanah milik Yayasan.
Artinya dalam melakukan ruislag, terdapat dua poin penting yakni terkait organisasi Yayasan sebagai pemohon ruislag dan kelengkapan dokumen tanah milik Yayasan, asal tanah tersebut merupakan hibah.
Baca juga: Imlek di China, Mudik Terbalik, Fenomena Global
***
Dalam politik "hak atas barang" ruslag ini berupa jabatan. Umumnya ditempuh melalui negosiasi bertukar guling di antara partai-partai politik. Kasus in dialami Koalisi Indonesia Maju (KIM). Gerindra, sebagai pimpinan KIM (kesan saya) membuka diri terhadap parpol lain untuk untuk utak atik "jatah" kursi Ketua MPR dengan "kursi" di eksekutif.
Publik tak menyangka negosiasi yang juga diwarnai tukar guling kursi dibocorkan Ketua Umum Partai Golkar. Menurut akal sehat saya negosiasi ini sangat menarik dan menantang.
Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut tukar lalu, yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang.
Tersirat perjanjian tukar menukar bersifat konsensual yakni perikatan telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum atau akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
Penataan Kursi parlemen ditukar kursi di eksekutif ini terjadi setelah ditempuh “musyawarah”. Parpol mana yang diuntungkan? Akal tidak sehat saya bilang tanya Bahlil? Sementara akal sehat saya bilang tanya Dasco!
Baca juga: Guru Madrasah Demo, Kesejahteraan Guru Belum Rampung
***
Skema tukar guling politik antara Gerindra-Golkar, telah dibuka Bahlil. Ada semacam ketidak ikhlasan dari Ketua Umum Partai Golkar.
Sampai pelantikan Ketua MPR dan menteri, permainannya tak berisik. Siapa yang mendapat hadiah "terbesar" dalam memberikan dukungan ke Presiden Prabowo?
Siapa yang mengorkestrasi penggeseran Ketua MPR periode 2024-2029?
Terbukti, Golkar mendapat jumlah menteri terbanyak yakni delapan orang. Sedangkan Partai Gerindra yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo justru hanya mendapat jatah lima menteri.
Kursi Partai Golkar terdiri Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian; Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital; Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Dito Ariotedjo: Menteri Pemuda dan Olahraga. Sementara Partai Gerindra diwakilu Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara: Sugiono: Menteri Luar Negeri: Supratman Andi Agtas: Menteri Hukum; Fadli Zon: Menteri Kebudayaan dan Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Praktis pimpinan eksekutif dan legislatif sama-sama dijabat petinggi Gerindra. Ini jabatan strategi dalam pemerintahan presidential. Kalkulasi pragmatisnya, akal sehat saya menebak Partai Golkar yang menikmati. Tapi perhitungan politisnya adalah Partai Gerindra. Kedua parpol ini sama-sama mendapat kemanfaatan. (radityakhadaffi@gmail.com)
Editor : Moch Ilham