SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemkot Kediri melalui DPMPTS setempat memberikan sosialisasi hukum terkait pemahaman "Anti Korupsi dalam Layanan Publik". Sosialisasi tersebut diberikan kepda seluruh pegawai agar paham dalam menerapkan budaya anti korupsi dalam rutinitas pekerjaan.
Pemahaman hukum ini terutama diberikan pada bidang mal pelayanan publik agar menjadi institusi yang profesional dan berintegritas.
Baca juga: Mbak Wali dan Gus Qowim Hadirkan Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Kepala DPMPTSP Kota Kediri Edi Darmasto mengatakan, kegiatan ini bertujuan, untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam budaya anti korupsi.
"Peserta dari kegiatan ini adalah seluruh pegawai DPMPTSP dan pegawai unit layanan pengisi Mal Pelayanan Publik Kota Kediri," ujarnya, Sabtu (7/12/2024).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Polres Kediri Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Pihak Polres Kediri Kota juga memberikan materi tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelayanan Publik.
Baca juga: Pemkot Kediri Lakukan Ramp Check Jelang Libur Panjang Imlek 2026
"Banyak materi yang disampaikan contohnya tentang definisi, subyek, jenis-jenis, tipologi, serta ancaman hukuman tindak pidana korupsi,”terang Edi Darmasto.
Dengan penjelasan ini diharapkan agar setiap peserta dapat mengenali berbagai jenis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta dapat mencegah dan menghindarinya dalam rutinitas kerja sehari-hari.
Baca juga: Buka Musrenbang Mojoroto 2027, Mbak Wali Tekankan Perencanaan Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Kediri juga memberikan materi tentang “Mal administrasi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”. Pemberian layanan publik yang menyimpang menjadi indikasi adanya tindakan koruptif. Oleh karena itu setiap pelayan publik diharapkan menghindari penyimpangan layanan yang masuk dalam kategori mal administrasi.
"Sosialisasi hukum ini agar tercipta layanan publik yang berkualitas dan berintegritas,” tegas Edi Darmasto. Can
Editor : Moch Ilham