Pemkab Ponorogo Berencana Terapkan Sistem Zonasi Pendirian Ritel Modern

surabayapagi.com
Petugas saat melakukan sidak dagangan makanan minuman di salah satu toko ritel modern berjejaring di Ponorogo. SP/ PNG

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro setempat berencana menerapkan sistem zonasi dalam pendirian ritel modern.

Wacana tersebut menyusul diberlakukannya moratorium pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan sejak 18 Februari 2025 yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2025 dan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Baca juga: Jaga Stabilkan Harga, Bulog Ponorogo Gelontorkan 107 Ribu Liter Minyakita

Langkah ini ditempuh karena jumlah ritel modern dinilai sudah melebihi kebutuhan dan banyak yang berdiri berdekatan dengan toko kelontong, sehingga mempengaruhi keberlangsungan usaha mikro di tingkat lokal.

"Toko kecil sangat terdampak karena toko swalayan ini menjamur. Maka kami batasi," ujar Kepala Bidang Perdagangan Disperdagkum Ponorogo, Paras Paravirodhena, Senin (14/04/2025).

Lebih lanjut, pihaknya juga akan menyiapkan regulasi zonasi agar lokasi pendirian ritel modern lebih terkendali. "Nanti kami atur seberapa dekat toko minimarket bisa dibangun dari pasar tradisional atau toko kelontong, mengacu pada regulasi baru dari Kementerian Perdagangan," ujarnya.

Baca juga: Jaga Warisan Budaya, Pemkab Ponorogo Siapkan Perbup Reog Jadi Ekskul Wajib untuk SD

Paras menambahkan, sebenarnya regulasi mengenai pemilihan lokasi sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Namun, beberapa ketentuan dalam beleid itu dinilai belum sepenuhnya relevan.

"Perbup lama akan kami evaluasi dan sesuaikan kembali," katanya.

Baca juga: Fokus Perbaiki Kerusakan 7 Fasum, Pemkab Ponorogo Butuh Anggaran Rp15 Miliar

Terkait durasi pemberlakuan moratorium, pihaknya masih menunggu arahan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sehingga, pihaknya turut memastikan moratorium akan berlaku hingga aturan baru ditetapkan.

"Swalayan itu toko yang melayani pembeli secara mandiri. Sementara toko kelontong yang dilayani penjual tetap diperbolehkan bertambah," pungkasnya. pn-01/dsy

Editor : Desy Ayu

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru