Dari Dunia Teknik ke Politik, Anggota DPR RI Selesaikan Studi Magister di UWKS

Reporter : Arlana Chandra Wijaya

SurabayaPagi - Surabaya - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyelesaikan studi jenjang magister ilmu politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) dengan tesisinya berjudul Implementasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Laut (Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan Laut Patimban Tahap Pertama di Kabupaten Subang Jawa Barat). Minggu (19/10/2025).

Bambang Haryo merasa bangga bisa menyelesaikan pendidikan di UWKS yang merupakan universitas terbaik keempat menurut unirank, dan dengan keilmuan politik yang diperolehnya maka dapat membantunya membuat kebijakan publik melalui kursi legislatif meskipun latar belakangnya adalah sarjana teknik.

Baca juga: Menuju Porprov 2027 dan PON 2028, IPSI Jatim Mantapkan Pembinaan Organisasi untuk Dongkrak Prestasi

"Keilmuan politik ini terkebikami dapatkan, karena ilmu politik ini tentu akan mendasari atau akan menunjang daripada pekerjaan kami dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," ucap Ir. Bambang Haryo Soekartono M.I.Pol

Sebagai sosok pengusaha sukses, Bambang Haryo juga akan lebih bersemangat memperjuangkan nelayan, UMKM terutama masyarakat kalangan bawah dengan menggunakan pengetahuan ilmu politik yang diperolehnya.

Baca juga: Kemenparekraf dan DPR Dorong Komersialisasi Kuliner Lewat Pelatihan di Surabaya

"Kami harap dengan ilmu ini kam bisa lebih memperjuangkan mereka untuk menuju kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah," tegas politisi dari partai Gerindra tersebut.

Menurut tesisnya, Pelabuhan Patimban di Subang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk menunjang pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta yang aktifitasnya sangat padat.

Baca juga: Kemenparekraf dan DPR Dorong UMKM Surabaya Kuasai Desain Digital untuk Promosi Produk

"Yang dikhawatirkan adalah akan terjadi kongesti karena jumlah kapasitas kontainer yang ada di pelabuhan Tanjung Priok adalah sekitar 10 juta TEUs, sekarang ini sudah 7 juta TEUs dengan pertumbuhan rata-rata adalah 5-7 persen. Ini jika dibiarkan tidak lebih dari 10 tahun akan overload, ini harus diatasi dengan menggunakan pelabuhan Patimban," pungkas Kapoksi DPR RI Fraksi Gerindra ini. Byb

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru