SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan hasil produktivitas hasil panen sekaligus mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk upaya modernisasi alat-alat pertanian
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep Chainur Rasyid menjelaskan program bantuan hibah alat-alat mesin pertanian ini merupakan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui wakil rakyat di DPRD Sumenep. Dimana, program bantuan alat-alat mesin pertanian itu merupakan bentuk respons nyata terhadap kebutuhan petani yang disampaikan kepada anggota dewan di berbagai daerah pemilihan.
Baca juga: Komitmen Sejahterakan Buruh Tani Tembakau, Pemkab Bagikan BLT dari DBHCHT 2026
"Anggaran sebesar Rp1,9 miliar ini untuk membeli alat-alat mesin pertanian yang akan kami hibahkan kepada sejumlah kelompok tani yang ada di Sumenep. Saat ini sudah memasuki tahap lelang dan bantuan ini ditargetkan bisa tersalurkan kepada para calon penerima pada Agustus 2026," jelasnya, Minggu (28/06/2026).
Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Sumenep Tingkatkan Produksi Padi Lewat Metode PM-AAS
Secara terpisah, Juru Bicara Komisi II DPRD Sumenep Juhari juga turut menekankan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi bantuan agar benar-benar diterima kelompok tani yang membutuhkan. Sehingga, dirinya meminta DKPP memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Ia berharap bantuan alat-alat mesin pertanian ini menjadi instrumen peningkatan produktivitas pertanian, bukan sekadar program pengadaan barang.
Baca juga: Lewat Modernisasi Alat, Bangkalan Targetkan Sektor Pertanian Tumbuh hingga 10 Persen
Ia meyakini dengan adanya modernisasi pertanian itu, program peningkatan produksi hasil pertanian akan lebih maksimal. "Kami ingin bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok tani yang aktif. Jangan sampai alsintan hanya menjadi aset yang tidak digunakan secara maksimal. Pengawasan harus diperketat mulai dari proses pengadaan hingga penyaluran," katanya. sm-01/dsy
Editor : Redaksi