Mensos Pastikan Penerima PKH Bertambah

Rabu, 13 Sep 2017 23:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa terus bekerja untuk penuntasan kemiskinan. Rabu 13/9 Khofifah memastikan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur pada 2018 akan bertambah 560 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tambahan ini adalah bagian dari tambahan secara nasional dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM di seluruh Indonesia. "Secara nasional PKH akan memasuki era baru dengan ditambahnya KPM dari 6 juta menjadi 10 juta KPM, atau ada kenaikan 4 juta KPM. Dan untuk Jatim ada tambahan sekitar 52 persen atau kira-kira kenaikannya 560 ribu di tahun depan," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, (13/9). Khofifah yang ditemui usai Pemantapan Pendamping dan Operator PKH di salah satu hotel di Surabaya mengatakan, dengan adanya tambahan dibutuhkan kesiapan semua pihak, tidak hanya jajaran Ditjen Linjamsos, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/Kota, namun juga kesiapan pendamping dan operator juga sangat penting. "Oleh karena itu, hari ini kami melakukan bimbingan pemantapan bagi pendamping PKH, karena mereka mulai hari ini sudah harus siap, sebab perluasan PKH siap cair pada Februari 2018," ucapnya. Pemantapan dilakukan, kata dia, selain untuk menghadapi tambahan PKH juga menghadapi tambahan penerima bantuan pangan dari 1,28 juta menjadi 10 juta penerima bantuan pangan. "Seluruh penerima PKH di Jatim akan menerima tambahan bantuan pangan dari pemerintah, dan secara nasional ada 98 kota dan 118 kabupaten, sedangkan di Jatim yang sudah berjalan ada di 9 kota, untuk nasional sudah berjalan sekitar 44 kota," tutur calon Gubernur Jatim 2018 ini. Khofifah mengatakan, untuk anggaran PKH total akan mencapai sekitar Rp6, 41 triliun, dan dari total itu akan dibagikan kepada sejumlah daerah penerima PKH. Sementara itu, kata Khofifah, dengan adanya tambahan PKH tahun 2018 otomatis dibutuhkan tambahan tenaga SDM di lapangan, dan berdasarkan hasil mapping dibutuhkan tenaga SDM yang ideal sebanyak 67.953 orang. "Untuk memenuhi kebutuhan itu, saat ini sudah tersedia 25.013 orang, sehingga akan ada rekrutan baru 42.940 orang. Oleh karena itu, akhir tahun ini ini akan diseleksi sebanyak 20.000 orang agar memenuhi ratio ideal secara nasional," ujarnya. Ia berharap, dengan adanya SDM baru bisa dilakukan kerja sama antar pendamping lama dan baru agar pelaksanaan tugas-tugas verifikasi dan validasi dapat dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu. Rko

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Diduga Idap ODGJ, Seorang Janda di Blitar Nekat Ceburkan Diri ke Sungai Brantas Masih Tahap Pencarian

Selasa, 13 Jan 2026 13:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Pencarian korban terbawa arus Sungai Brantas yang terjadi pada Senin (12/01/2026) sore. Hal itu seperti yang di sampaikan Kasi Humas…

Mitigasi Bencana Banjir, Pemkab Situbondo Gercep Kampanyekan Bersih Sampah ke Sekolah

Selasa, 13 Jan 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Sebagai upaya mitigasi bencana banjir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, bergerak cepat (Gercep) mengampanyekan bersih…

Diterjang Angin Puting Beliung, Puluhan Atap Rumah Warga di Tulungagung Rusak

Selasa, 13 Jan 2026 10:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Diterjang angin puting beliung pada Senin (12/01/2026) kemarin, sebanyak 41 rumah warga di Kabupaten Tulungagung, dilaporkan…

Pemkab Probolinggo Komitmen Tekan Angka Stunting Lewat Gerakan ‘Jiwitan Si Manis’

Selasa, 13 Jan 2026 10:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Dalam rangka menekan angka stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo membentuk kolaborasi antara pemerintah…

Dishub Kota Malang Targetkan Rp15 Miliar Retribusi Parkir TJU Tahun 2026

Selasa, 13 Jan 2026 10:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat menargetkan pendapatan dari Retribusi Parkir Tepi Jalan…

Pemkab Ponorogo Catat Alokasi DD Merosot 60 Persen Jadi Rp89,48 Miliar

Selasa, 13 Jan 2026 10:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Menindaklanjuti putusan ari pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pemerintah Kabupaten…