Penggolongan Tarif Listrik oleh PLN Berpotensi Masalah

Selasa, 14 Nov 2017 01:17 WIB

Rencana penggabungan golongan tarif dan daya listrik oleh PT PLN (Persero), belakangan ini menjadi keresahan tersendiri. Apalagi, saat ini masyarakat masih dihadapkan pada ekonomi yang sulit. Di sisi lain, masalah efisiensi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit listrik masih belum tuntas betul. Tak heran, muncul anggapan jika rencana PLN itu sebagai modus menaikkan tarif listrik. Benarkah demikian? ---------- Seperti diketahui, dengan adanya penyederhanaan golongan, nantinya pelanggan 1.300 VA, 2.200 VA akan dinaikkan dayanya menjadi 4.400 VA. Sedangkan pelanggan yang masih disubsidi menurut data TNP2K dan Kementerian ESDM akan dinaikkan kapasitasnya menjadi 900 VA, tanpa adanya kenaikan harga. Padahal jika dikaji mendalam, tidak ada urgensi untuk pemerintah menyeragamkan golongan listrik rumah tangga berdaya 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA ke kelompok pelanggan berkapasitas 4.400 VA. Alih-alih mengatur penyeragaman tarif, seharusnya, pemerintah mengurusi efisiensi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkitan terlebih dahulu. Toh, saat ini, masih terdapat inefisiensi BPP. Inefisiensi BPP disebabkan karena kenaikan harga energi primer, seperti gas dan batu bara, termasuk kebijakan denda yang perlu dibayar PT PLN kepada pengembang listrik swasta (IPP) atas penyerapan listrik yang tidak maksimal atau biasa disebut take or pay. Karena itulah, kebijakan PLN itu kurang mendesak untuk saat ini. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa menekan biaya energi primer jangka panjang, utamanya bagi batu bara. Karena 55 persen dari kapasitas pembangkit di Indonesia bertenaga batu bara. Meski begitu, kebijakan penyeragaman tarif ini sebenarnya sah-sah saja. Namun, tarif listrik yang nanti diterapkan bisa diterima masyarakat bersifat adil. Ambil contoh, pelanggan dengan daya sambung 900 VA tentu memiliki pendapatan dan daya beli yang berbeda, dibandingkan pelanggan berkapasitas 2.200 VA. Karenanya, kebijakan tarifnya haruslah berbeda. Agar masing-masing golongan tak terbebani, maka efisiensi BPP harus digalakkan. Adapun, BPP PLN tahun lalu sudah mencapai Rp983 per Kilowatt-Hour (KWh) atau turun 1,5 persen dari angka Rp998 per KWh di tahun sebelumnya. Di samping kebijakan energi primer, seharusnya tarif ini dihitung secara objektif. Namun, tentu sebelum melangkah ke situ, harus ada efisiensi BPP yang dilakukan oleh PLN. Di sisi lain, tarif golongan listrik yang rencananya akan diseragamkan pun tidak memiliki rentang yang terlalu jauh. Sebagai informasi, untuk golongan R-1 dengan kapasitas 900 VA-RTM (rumah tangga mampu) saat ini dikenakan tarif Rp1.352 per KWh dan golongan rumah tangga 1.300 VA dan 2.200 VA dipatok Rp1.467,28 per KWh. Makanya, wacana kebijakan penyeragaman listrik ini bisa bermasalah untuk saat ini. Karena itu, pemerintah perlu melakukan pendataan yang lebih akurat. Jangan sampai pelanggan kurang mampu malah tercatat sebagai pelanggan 900 VA-RTM dan nantinya menerima tarif yang jauh lebih mahal gara-gara penyeragaman tarif listrik diberlakukan. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

PKB Magetan di Pusaran Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir

Selasa, 05 Mei 2026 19:53 WIB

SURABAYA PAGI, Magetan- ‎Respon publik cukup beragam pasca penetapan Ketua DPRD Magetan periode 2024-2029 Suratno, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi …

Peringati Hari Bumi, PLN UIT JBM Tanam Pohon dan Perkuat Program GI Andal di Jatigedong

Selasa, 05 Mei 2026 19:52 WIB

SurabayaPagi, Jombang – Dalam rangka memperingati Hari Bumi, PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) menggelar aksi penanaman pohon di l…

Luncurkan SUV Listrik MGS5 EV, MG Bidik Pasar Kendaraan Keluarga dan Percepatan Elektrifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 19:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Produsen otomotif MG Motor Indonesia memperkenalkan kendaraan listrik terbarunya, MGS5 EV, di Surabaya, Jawa Timur. Peluncuran ini m…

Bupati Gresik Tekankan Integritas Pengadaan BLUD, Kepala Puskesmas Diminta Tak Bertindak Sepihak

Selasa, 05 Mei 2026 19:31 WIB

SURABAYApAGI.com, Gresik – Fandi Akhmad Yani menegaskan pentingnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional dan berintegritas dalam lingkungan B…

Sidang Korupsi Ponorogo Ungkap Miliaran Rupiah Mengalir Ke 6 Parpol Untuk Mahar Politik

Selasa, 05 Mei 2026 19:08 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya- Tabir dugaan praktik mahar politik untuk mendapatkan dukungan partai dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ponorogo…

Hearing di Komisi C DPRD Surabaya, Proyek Pembangunan PT Wulandaya Capai Kesepakatan dengan Warga

Selasa, 05 Mei 2026 17:45 WIB

Surabaya Pagi - Polemik yang ada di Jalan Basuki Rahmat Nomor 165-167 tersebut menimbulkan adanya pro kontra di tengah-tengah warga. Akhirnya menemukan titik…