Ketidakadilan antar Generasi, juga Tanggung jawab Gubernur 2018
Cagub Khofifah dan Gus Ipul ,
Judul ini saya buat untuk menggugah Anda, generasi yang masih dekat dengan semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia ( generasi baby bommer). Saya mengingatkan Anda berdua tentang nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, karena Anda lahir antara tahun 1960-1970, generasi Bangsa Indonesia yang belum tergerus globalisasi budaya melalui internet.
Menurut saya, Anda belum ambigu menyerap nilai-nilai Kebangkitan Nasional yaitu nasionalisme Indonesia. Oleh karena itu, Anda termasuk warga Negara Indonesia yang masih memiliki rasa nasionalisme Indonesia seperti generasi 1928-1945. Dalam keseharian, Anda menurut saya masih menonjolkan identitas keindonesiaan.
Saya sebagai salah satu generasi baby bommer seusia Anda, merasakan beda zaman beda pula sikap pemuda terhadap kondisi bangsa Indonesia. Saat ini pemuda Indonesia (generasi milenial) mulai ada yang terjebak dalam budaya apatis dan hedonis. Sementara pemuda yang masih memikirkan nasib bangsanya kedepan, cenderung berkurang.
Dari beberapa kali mengikuti pertemuan di kampus-kampus Surabaya, Jogja dan Jakarta, ada generasi usia 17-30 tahun yang membicarakan kondisi bangsa Indonesia. Bahkan mayoritas melakukan kritikan dan keluhan kondisi perkembangan bangsa ini tanpa mau memikirkan solusi dan tindakan ke depan.
Dengan kondisi seperti ini, Anda sebagai calon pemimpin kepala daerah, menurut akal sehat saya, mesti mewaspadai bahwa Indonesia dimasa depan, bisa mengalami krisis kepemimpinan. Ini dikarenakan bukan karena tidak ada orang yang mau memimpin tetapi karena Indonesia kehilangan pemimpin yang berkarakter pemimpin yang nasionalisme religius.
Melihat gejala-gejala yang ada di kalangan generasi milenial, saya seperti pesimistis, cara menyelamatkan keutuhan Indonesia dimasa depan. Kecuali dengan menumbuhkan rasa kecintaan generasi milenial terhadap Indonesia yang satu kesatuan tak terpecah oleh batas wilayah dan suku. Mengingat dengan hanya menumbuhkan kembali rasa cinta pada nilai-nilai kebangsaan, insya Allah bisa memunculkan rasa pengabdian kepada negeri ini, sehingga apapun profesinya, dimanapun dia berada akan berusaha memajukan dan membesarkan bangsa Indonesia.
Cagub Khofifah dan Gus Ipul ,
Apalagi dengan keterbukaan informasi melalui media sosial sekarang ini, anak muda di desa pun kini bisa mengakses berbagai informasi terkait sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sedang dijalankan oleh presiden Jokowi. Salah satu contoh adalah masalah utang Indonesia di luar negeri.
Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. huaaa…
Dari data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun. Tapi di akhir April 2017 sudah menjadi Rp 3.667,41 triliun.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, tambahan utang itu dibutuhkan untuk membangun infrastruktur. Proyek ini butuh pendanaan yang besar. Ia mengaku utang itu bukan diboroskan. Mengingat, pemerintahan Jokowi, tak ingin pembangun infrastruktur dari APBN saja, tapi juga mengajak investor.
Cagub Khofifah dan Gus Ipul,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Jakarta (Juni 2017) menambahkan, infrastruktur dibangun secara masif oleh pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan laju ekonomi ke depan. Tapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi. Mengingat, penurunan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi juga menjadi satu agenda utama pemerintahan Jokowi. Harapan pembangunan Infrastruktur akan membuat harga-harga menjadi lebih baik, tenaga kerja terserap, pengangguran dan kemiskinan akan turun. Benarkah? sampai Desember 2017 belum ada lembaga peneliti yang membeberkan indikator-indikator itu,
Mengapa pemerintah terus menerus berutang, termasuk pemerintahan Jokowi? Kementerian Keuangan menjelaskan, utang merupakan konsekuensi dari APBN yang terus menerus mengalami defisit. Bahkan angka defisit sendiri merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Mengingat defisit muncul karena pembiayaan tidak sebanding dengan pengeluaran. Ibaratnya, besar pasak daripada tiang.
APBN Indonesia memang mengalami defisit, tetapi trennya semakin kecil dalam lima tahun terakhir. Pada 2011, defisit APBN mencapai Rp46,5 triliun. Selanjutnya, defisit mengecil menjadi Rp21,9 triliun (2012), Rp25,7 triliun (2013), Rp22,2 triliun (2014), dan Rp24,6 triliun (2015).
Dan defisit sebelum era pemerintahan Presiden Jokowi, sebagian untuk mendanai subsidi energi yang dianggap tidak tepat sasaran. Konkretnya, selama kurun 2009-2014, rata-rata belanja pemerintah untuk subsidi BBM mencapai 16,06 persen atau sekitar Rp160 triliun. Baru mulai 2015, pemerintah menghapuskan subsidi BBM. Dana subsidi BBM, kemudian dialihkan untuk sektor-sektor yang produktif. Hal ini menyebabkan subsidi tetap meningkat.
Hingga 30 Juni 2016, realisasi defisit APBN mencapai Rp230,7 Triliun atau 1,83 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terjadi karena realisasi pendapatan negara dan hibah hanya Rp634,7 triliun atau 35,5 persen dari target APBNP-2016 sebesar Rp1.786,2 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara Rp865,4 triliun. Meski demikian, defisit sudah beralih dari mendanai konsumsi menjadi pendanaan untuk sektor produktif.
Cagub Khofifah dan Gus Ipul,
Bila Gubernur Jatim dua periode sekarang memikirkan disparitas ekonomi pelaku usaha dan rakyat, akal sehat saya berkata, gubernur hasil Pilkada 2018, menindaklanjuti dengan turut memikirkan ketidakadilan antar generasi terkait dengan utang Negara hingga pemerintahan Jokowi, sekarang ini.
Dalam konsep ini, Anda bisa mengajak kalangan pemuda selaku generasi penerus bangsa untuk melawan korupsi dan ketidakadilan yang saat ini merajai di seluruh Indonesia.
Pada momen-momen tertentu, saya suka bergaul dengan generasi Milenial yang umumnya memiliki karakter kreatif. Sering mentransformasikan bentuk-bentuk lama dan “kaku” ke dalam bentuk-bentuk baru sebagai suatu proses pemaknaan yang pada akhirnya memudahkan untuk diterima oleh generasi mereka sendiri maupun generasi yang lebih dulu.
Generasi ini sepertinya tengah membentuk corak kebudayaannya sendiri baik secara ekonomi, budaya, kerja dan juga sikap politik kebangsaannya. Bahkan kerap tak terduga atau di luar pra duga penalaran generasi sebelumnya yang telah mapan dalam cara pandang atas politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Mereka kental membentuk anak zaman sekaligus pembentuk zaman. Artinya, bisa dianggap anak zaman dalam pengertian historis (periodisasi) tumbuh dengan mewarisi serta semangat kebangsaan, kebhinnekaan Indonesia, dan keberdikari sebagai entitas bangsa.
Melihat beberapa kali acara job fair di Surabaya, saya menyaksikan ratusan generasi milenial mencari pekerjaan, karena setelah lulus S-1 bahkan S-2, masih menganggur. Inilah salah satu bentuk ketidakadilan antar generasi yang saya serap. Ada pengangguran terbuka di depan Anda.
Dalam jangka panjang, ada yang perlu saya khawatirkan yaitu ekonomi dan keuangan APBN kita sangat tergantung kepada asing. Bahkan bisa menyodok APBD Provinsi dan Kabupaten/kota. Bukan tak mungkin, kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan kita disetir oleh asing. Lalu bagaimana generasi milenial dan adik-adiknya?
Secara aksioma, pada mereka kewajiban membayar cicilan dan bunga. Bahkan ?Sumber daya alam, sektor ekonomi dan BUMN serta BUMD digunakan sebagai jaminan untuk membayar utang-utang Negara termasuk untuk pembangunan infrastruktur yang kini digalakkan Presiden Jokowi.
Menurut saya, Anda sebagai Gubernur penerus Pak De Karwo, sebaiknya mulai memikirkan jurus, agar APBD tidak tergerus untuk membayar bunga dan pokok utang luar negeri.
Sebagai bagian dari pemerintahan pusat, suka atau tidak, Anda wajib mengoperasionalkan Nawacita dan semangat Tri Sakti dalam pengelolaan APBD Jatim . Anda bahkan bisa lebih Soekarno dibanding Soekarwo, yang sejak awal berusaha berdikari dalam menyejahterakan rakyat Jatim menggunakan keuangan daerah dan ekonomi. Syukur, Anda bisa menjaga APBD Jatim ke depan harus sehat dari sodokan utang luar negeri yang suka atau tidak, akan menggerus masa depan anak cucu warga Jatim.
Anda pun perlu membangun strategi pembangunan di Jatim untuk tidak bangga mewarisi utang luar negeri pada generasi milenial dan adiknya di Jawa Timur. Anda, siapapun pemenangnya, ikut bertanggungjawab atas ketidakadilan antar generasi. Inilah realita pembangunan di Indonesia yang sejak Orde Baru, menggantungkan diri pada utang luar negeri. Saya heran, tak satupun presiden kita yang benar-benar mampu mempraktikkan Trisakti dalam tindakan dan ucapan. Semoga Anda mampu mewujudkan cita-cita untuk bisa menjadi Jatim provinsi yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. ([email protected], bersambung)
Editor : Redaksi
Tag :
BERITA TERBARU
Peristiwa
18 Mei 2024
18 Mei 2024
18 Mei 2024
18 Mei 2024
18 Mei 2024
