Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Dilaporkan ke BK

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Legislator PDI Perjuangan Anugrah Ariyadi akan melaporkan Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Edi Rachmat ke Badan Kehormatan DPRD setempat pada Senin (19/11), hari ini-red karena dinilai telah melanggar etika dan menyalahi tata tertib dewan. "Saya akan membuat pengaduan atau laporan ke BK (Badan Kehormatan) DPRD Surabaya" kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anugrah kepada wartawan di Surabaya, Minggu. Pelaporan tersebut dilatarbelakangi surat pengajuan kunjungan kerja (kunker) yang diajukan ke pimpinan DPRD Surabaya yang telah ditandatangani Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anugrah Ariyadi pada Senin (12/11) itu dianulir dan diganti surat pengajuan baru oleh sekretaris Komisi B, Edi Rachmat tanpa sepengetahuan Anugrah dan tidak ada koordinasi sebelumnya. Anugrah mengaku bahwa berdasarkan rapat internal Komisi B yang ada saat itu dihadiri dirinya, M Arsyad (PAN), Erwin Thatjuadi (PDIP), Baktiono (PDIP), Dini Rijanti (Demokrat) dan Binti Rochma (Golkar) serta Achmad Zakaria (PKS) telah sepakat kunker ke Dinas Koperasi dan Disperindag Yogyakarta pada Selasa (13/11). Dikarenakan ketua Komisi B, Maslan Mansyur, Sekretaris Edi Rahmat dan anggota Rio Pattiselano saat itu masih ikut kunker Pansus Tatib DPRD ke Jakarta, sehingga Senin (12/11) diadakan rapat internal terkait keberangkatan kunker ke Yogyakarta dan dibuatkan surat pengajuan ke pimpinan DPRD Surabaya. Namun, lanjut dia, surat pengajuan kunker tersebut tiba-tiba diganti pada Rabu (14/11). "Mereka Rabu tidak di Yogyakarta melainkan masih di Jakarta. Baru Kamis (15/11) mereka bertiga menyusul ke Yogyakarta," ujarnya. Menurut Anugrah, hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran tatib DPRD Surabaya. "Apalagi Kunker ini kan dibiayai APBD Surabaya. Padahal aturan yang ada dalam tatib DPRD Surabaya itu tidak diperkenankan karena doubel anggaran kunjungan," ujarnya. Ia menilai kalau penggantian surat pengajuan yang telah diajukan pada Senin (12/11) dan diganti Rabu (14/11) oleh sekretaris komisi jelas menyalahi tatib DPRD Surabaya. "Makanya Senin (19/11) kita akan laporkan ke BK DPRD Surabaya. Ya, biar BK juga ada kerjaan dan maksimal melaksanakan fungsinya," kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan ini. Selain itu, kata Anugrah, doubel anggaran kunjungan untuk setiap anggota dewan itu juga melanggar tatib yang ada. "Doubel anggaran kunjungan kerja tidak diperkenankan. Masak anggota dewan dalam satu minggu melakukan dua kali kunjungan kerja dengan topik yang berbeda yakni pansus tatib dan kunker ke Yogyakarta," katanya. Lanjut Anugrah, setiap kunjungan kerja maupun pansus semua menjadi beban biaya APBD Surabaya. "Bagaimana bentuk pertanggungjawabanya nanti. Ini pelanggaran yang kita kritisi pada tiga anggota legislator DPRD Surabaya itu," kata Anugrah. Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Edi Rahmat saat dikonfirmasi mengaku jika surat pengajuan kunker tersebut permintaan Ketua Komisi B. "Sekretaris komisi itu bukan pemutus tapi itu perintah ketua," katanya. Soal adanya surat pengajuan dari wakil ketua komisi lebih dulu, Edi mengatakan seharusnya itu dikoordinasikan dulu dengan ketua komisi B. Menurutnya semua surat keluar harus sepengetahuan ketua komisi. "Kalau tau mana mungkin ketua komisi menyuruh saya buat surat lagi, yang penting itu koordinasi. DPRD itu kolektif klegial, tidak ada yang lebih tinggi, tapi etika pimpinan tertinggi yang memutuskan," katanya. Bahkan, lanjut dia, waktu itu juga sudah disampaikan di grup whatsapp, tapi gak ada yang komentar dari Anugrah maupun anggota komisi B lainnya. Meski demikian, politisi Hanura ini menganggap tindakan Anugrah Ariyadi sedikit berlebihan. Baginya, masalah yang ada itu seharusnya bisa diselesaikan secara internal komisi. Sb
Tag :

Berita Terbaru

Konsumsi dan Investasi Jadi Motor Utama, Ekonomi Jatim Tumbuh 5,96 Persen di Awal 2026

Konsumsi dan Investasi Jadi Motor Utama, Ekonomi Jatim Tumbuh 5,96 Persen di Awal 2026

Selasa, 23 Jun 2026 14:34 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 14:34 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Ekonomi Jawa Timur menunjukkan kinerja yang semakin kuat pada awal 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat perekonomian Jawa Timur pada…

Tak Pernah Kebanjiran, Warga Kembang Kuning Rasakan Pertamakali Wilayahnya Tergenang

Tak Pernah Kebanjiran, Warga Kembang Kuning Rasakan Pertamakali Wilayahnya Tergenang

Selasa, 23 Jun 2026 14:29 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 14:29 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Musim kemarau yang identik dengan cuaca panas dan minim hujan seolah kehilangan polanya di Surabaya. Hujan deras yang mengguyur Kota…

Lewat Kolaborasi KOLAK MANIS, Pemkot Malang Perkuat Pengawasan Usaha Pariwisata

Lewat Kolaborasi KOLAK MANIS, Pemkot Malang Perkuat Pengawasan Usaha Pariwisata

Selasa, 23 Jun 2026 14:25 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 14:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Sebagai upaya menciptakan iklim usaha pariwisata yang sehat dan tertib melalui penguatan penegakan regulasi, Pemerintah Kota…

PDAM Mati 15 Hari, BPBD Probolinggo Distribusikan 5.000 Liter Air Bersih di Desa Tigasan Wetan

PDAM Mati 15 Hari, BPBD Probolinggo Distribusikan 5.000 Liter Air Bersih di Desa Tigasan Wetan

Selasa, 23 Jun 2026 14:11 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 14:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Melihat fenomena gangguan layanan air bersih akibat distribusi PDAM yang mati selama kurang lebih 15 hari di Dusun Krajan RT 06…

Perkuat Akses Ekonomi, Jembatan Perintis Garuda di Lumajang Capai 97,88 Persen

Perkuat Akses Ekonomi, Jembatan Perintis Garuda di Lumajang Capai 97,88 Persen

Selasa, 23 Jun 2026 14:09 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 14:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Sebagai bagian dari upaya percepatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta memperlancar mobilitas…

Dukung Kualitas Pendidikan, Pemkab Madiun Perkuat Pengelolaan Dana Hibah BPPDGS

Dukung Kualitas Pendidikan, Pemkab Madiun Perkuat Pengelolaan Dana Hibah BPPDGS

Selasa, 23 Jun 2026 13:40 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 13:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Dalam rangka meningkatkan kualitas sektor pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun telah berkomitmen untuk memperkuat…