Fahri Hamzah Serang Janji PKS

Selasa, 27 Nov 2018 10:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - PKS berjanji akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor jika menang pada Pemilu 2019. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan tujuan PKS. "Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/11). Menurut Fahri, janji PKS tersebut tak relevan. Sebab, untuk menuju peradaban yang lebih maju, PKS seharusnya mendorong pengurangan sepeda motor di Indonesia dengan cara menaikkan pajak. "Ini juga nggak ada risetnya ini. Itu salah itu ya. Kita itu justru kalau peradaban kita mau lebih maju mengurangi motor. Karena motor menurut saya mohon maaf ya, kendaraan darurat," katanya. Fahri mengungkapkan, di negara maju seperti Singapura, pajak kendaraan bermotor dinaikkan setinggi-tingginya. Tujuannya, agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum. "Jadi motor sebenarnya kendaraan yang sebaiknya dikurangi dari waktu ke waktu, bukan ditambah. Yang kita tambah itu mass public transportation, transportasi umum. Majunya keadaban suatu kota ditandai dengan mass transportation, bukan dengan menjamurnya motor," ujar Fahri. Fahri mengatakan, seharusnya politik dijadikan ajang untuk memperjuangkan perlindungan bagi rakyatnya. Bukan untuk kepentingan elektoral semata. "Jadi filsafatnya yang harus dilindungi itu adalah limitasi ruang publik untuk kendaraan privat. Bukan kemudian memperbanyak kendaraan privat di ruang publik. Nah itu salah cara berpikirnya. Kurang tinggi itu cara memfilsafati urusan publik ini. Dan itu adalah penggunaan ruang publik untuk kepentingan privat. Sementara terkait dengan janji pemberlakuan SIM seumur hidup, menurut Fahri, juga merupakan cara berpikir yang salah. "Itu termasuk ya. Tidak boleh begitu cara melihat persoalan publik," kata Fahri. Sebelumnya, PKS mengaku akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019. Menurut PKS, penghapusan pajak motor akan mengurangi beban masyarakat. Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), tarif sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, biaya administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan biaya administrasi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil. Jk

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…