China Usut Korupsi Sejumlah Pejabat Tinggi Pemerintah

Kamis, 17 Jan 2019 08:25 WIB

SURABAYAPAGI.com - Tindakan tegas Presiden China Xi Jinping terhadap korupsi terus berlanjut. Yang terbaru, lembaga anti-korupsi Negeri Panda ini menggulirkan penyelidikan terhadap mantan pejabat tinggi provinsi Shaanxi. Sejak menjabat pada tahun 2012, Xi telah melancarkan perang terhadap korupsi dan telah berjanji tidak akan mereda sampai seluruh pejabat tidak berani, tidak bisa, dan tidak mau, menjadi koruptor. Komisi Pusat Inspeksi Disiplin China (CCDI) menyatakan Zhao Zhengyong (67 tahun), pimpinan Partai Komunis provinsi Shaanxi dari 2013 hingga 2016, diduga melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum yang berat. Lembaga publikasi keuangan Caixin mengatakan Zhao dituduh gagal menindaklanjuti enam instruksi dari Presiden Xi mulai tahun 2014, dalam sebuah kasus yang berpusat pada ratusan villa mewah yang dibangun secara ilegal di Shaanxi. Sebuah dokumenter dari lembaga tersebut pekan lalu menunjukkan rekaman dramatis dari kompleks villa yang luas yang diratakan menjadi puing-puing. Maret tahun lalu, China merombak garda terdepannya dalam perang terhadap korupsi dengan undang-undang untuk Komisi Pengawas Nasional, memperluas kekuasaan pengawas korupsi terhadap seluruh pegawai negara dan menempatkan metode penahanan dan interogasi yang kontroversial. Sejumlah analis melihat reformasi sebagai pelembagaan pertarungan korupsi, mewujudkan perubahan penekanan dari pembasmian terhadap korupsi dan musuh politik Xi menjadi penegakan instruksi dari kepemimpinan puncak dan menghukum kelalaian. “Penyelidikan terhadap Zhao ini adalah "perwujudan nyata" dari "kemenangan luar biasa" dalam kampanye yang diumumkan oleh Xi pada bulan Desember,” ungkap publikasi resmi CCDI, Rabu (16/1/2019), seperti dikutip Reuters. Zhao juga dituduh ikut campur dalam sengketa pertambangan batubara Shaanxi telah berlangsung selama satu dekade yang disorot bulan lalu. Dalam laporannya, Caixin menyebut seorang pembawa acara TV, Cui Yongyuan mengatakan bahwa Mahkamah Agung China telah kehilangan dokumen yang penting untuk kasus ini, Pernyataan Yongyuan tersebut memicu diskusi dan mendorong otoritas hukum teratas China, Komisi Politik dan Urusan Hukum Pusat, untuk membuka penyelidikan atas hilangnya dokumen tersebut. Dalam komentar yang dilakukan oleh kantor berita resmi Xinhua pada 2013, Xi mengatakan mengejar menangani "harimau" atau pejabat tinggi memiliki prioritas yang dalam pertempuran korupsi dengan menindak "lalat" atau pejabat tingkat rendah. Jk-02

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Awal Ramadhan, Bulog Catat Permintaan MinyaKita di Banyuwangi Naik 50 Persen

Kamis, 26 Feb 2026 12:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Berdasarkan catatan Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Banyuwangi peningkatan permintaan mencapai 50% di mana sejak awal…

Lewat ‘Si Samawa’, Pemkot Madiun Integrasikan Layanan Nikah hingga Adminduk Lebih Cepat

Kamis, 26 Feb 2026 11:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Melalui aplikasi "Si Samawa" atau Sistem Informasi Kerja Sama Kepala Kantor Kementerian Agama dengan Wali Kota, Pemerintah Kota…

Jaga Stabilitas Harga, Pemkab Jember Siapkan Skema Intervensi Pangan Terpadu

Kamis, 26 Feb 2026 11:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Selama Bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah berkomitmen dengan menyiapkan skema intervensi pangan terpadu…

Lewat Gerakan Pangan Murah, Pemkab Bojonegoro Komitmen Jaga Pasokan Bapok

Kamis, 26 Feb 2026 11:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Selama Bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, bakal menggelar gerakan pangan murah di sejumlah wilayah…

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…