China Usut Korupsi Sejumlah Pejabat Tinggi Pemerintah

Kamis, 17 Jan 2019 08:25 WIB

SURABAYAPAGI.com - Tindakan tegas Presiden China Xi Jinping terhadap korupsi terus berlanjut. Yang terbaru, lembaga anti-korupsi Negeri Panda ini menggulirkan penyelidikan terhadap mantan pejabat tinggi provinsi Shaanxi. Sejak menjabat pada tahun 2012, Xi telah melancarkan perang terhadap korupsi dan telah berjanji tidak akan mereda sampai seluruh pejabat tidak berani, tidak bisa, dan tidak mau, menjadi koruptor. Komisi Pusat Inspeksi Disiplin China (CCDI) menyatakan Zhao Zhengyong (67 tahun), pimpinan Partai Komunis provinsi Shaanxi dari 2013 hingga 2016, diduga melakukan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum yang berat. Lembaga publikasi keuangan Caixin mengatakan Zhao dituduh gagal menindaklanjuti enam instruksi dari Presiden Xi mulai tahun 2014, dalam sebuah kasus yang berpusat pada ratusan villa mewah yang dibangun secara ilegal di Shaanxi. Sebuah dokumenter dari lembaga tersebut pekan lalu menunjukkan rekaman dramatis dari kompleks villa yang luas yang diratakan menjadi puing-puing. Maret tahun lalu, China merombak garda terdepannya dalam perang terhadap korupsi dengan undang-undang untuk Komisi Pengawas Nasional, memperluas kekuasaan pengawas korupsi terhadap seluruh pegawai negara dan menempatkan metode penahanan dan interogasi yang kontroversial. Sejumlah analis melihat reformasi sebagai pelembagaan pertarungan korupsi, mewujudkan perubahan penekanan dari pembasmian terhadap korupsi dan musuh politik Xi menjadi penegakan instruksi dari kepemimpinan puncak dan menghukum kelalaian. “Penyelidikan terhadap Zhao ini adalah "perwujudan nyata" dari "kemenangan luar biasa" dalam kampanye yang diumumkan oleh Xi pada bulan Desember,” ungkap publikasi resmi CCDI, Rabu (16/1/2019), seperti dikutip Reuters. Zhao juga dituduh ikut campur dalam sengketa pertambangan batubara Shaanxi telah berlangsung selama satu dekade yang disorot bulan lalu. Dalam laporannya, Caixin menyebut seorang pembawa acara TV, Cui Yongyuan mengatakan bahwa Mahkamah Agung China telah kehilangan dokumen yang penting untuk kasus ini, Pernyataan Yongyuan tersebut memicu diskusi dan mendorong otoritas hukum teratas China, Komisi Politik dan Urusan Hukum Pusat, untuk membuka penyelidikan atas hilangnya dokumen tersebut. Dalam komentar yang dilakukan oleh kantor berita resmi Xinhua pada 2013, Xi mengatakan mengejar menangani "harimau" atau pejabat tinggi memiliki prioritas yang dalam pertempuran korupsi dengan menindak "lalat" atau pejabat tingkat rendah. Jk-02

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Dosen Hukum Korporasi Pertanyakan Dasar Hukum Perubahan Kebijakan CSR untuk STIKES BHM

Rabu, 29 Jul 2026 20:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dosen Hukum Korporasi Universitas Merdeka Madiun, Angga Pramodya Pradhana, mempertanyakan dasar hukum perubahan kebijakan Pemkot…

Atasi Kekeringan, Pemkab Lamongan Salurkan Air Bersih

Rabu, 29 Jul 2026 17:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Mengatasi dampak musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Lamongan salurkan 25 ribu liter air bersih kepada masyarakat, Selasa (28/7)…

Hebat!, Kota Mojokerto Raih Empat Penghargaan HARGANAS Ke-33

Rabu, 29 Jul 2026 17:26 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Inovasi, komitmen, dan keberhasilan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjalankan berbagai program pembangunan keluarga membuahkan a…

DPR RI Apresiasi Kampung Batik Ceria Surabaya, Jadi Contoh Edukasi Anak Tanpa Gadget

Rabu, 29 Jul 2026 16:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pagi itu, suasana di Jalan Sumber Mulyo IV, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, terasa berbeda. Di antara deretan rumah w…

Taman Cak Durasim Jadi Pusat Kreasi, BHS Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya Jatim

Rabu, 29 Jul 2026 16:16 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi Taman Budaya Cak Durasim Surabaya, Rabu (29/7/2026). Dalam k…

Ribuan Peserta KKN UMM Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 29 Jul 2026 16:02 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Malang - BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada 1.258 mahasiswa peserta program kuliah kerja nyata (KKN) Universitas …