Tolak Rencana Pembukaan Kampus Muhammadiyah

Rabu, 27 Feb 2019 09:54 WIB

SURABAYAPAGI.com - Putra Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyatakan ketidaksepakatannya terhadap rencana pembukaan kampus cabang Muhammadiyah di negara bagian tersebut. Usulan pembukaan cabang Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) bermula ketika PP Muhammadiyah dan Menteri Pendidikan Malaysia bertemu di Putrajaya Juli 2018 lalu. Setelah pertemuan itu, media Utusan Online memberitakan bahwa Mazlee Malik memberi restu bagi PP Muhammadiyah untuk membuka kampus cabang. "Alhamdulillah, dalam pertemuan yang berlangsung di Putrajaya, Menteri Malaysia sangat mendukung rencana PP Muhammadiyah. Rencana ini bisa direalisasikan mulai tahun ini, namun masih harus memenuhi persyaratan, saat ini masih dalam proses," kata Bendara PP Muhammadiyah, Suyatno, Rabu (18/7/2018). Kendati telah mendapat lampu hijau dari Menteri Pendidikan, Tunku Ismail mengemukakan sejumlah alasan yang membuatnya tak sepakat dengan rencana pembukaan kampus tersebut. "Saya tidak setuju dengan rencana pembukaan Universitas Muhammadiyah di Pagoh pada masa yang akan datang, karena urusan agama Islam berada di bawah wewenang negara bagian Johor yang dipimpin Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar," tulis Ismail dalam pernyataan resmi di Facebook, Selasa (26/2/2019). Selain masalah kewenangan, penolakan Ismail juga didasari keputusan ulama Johor mengenai Muhammadiyah. Sebelumnya, otoritas Islam Johor telah mengeluarkan fatwa penolakan terhadap sejumlah pandangan dan paham yang dianut salah satu organisasi muslim terbesar di Indonesia itu. "Paham ini [Muhammadiyah] bertentangan dengan fatwa-fatwa negara bagian Johor. Akan terjadi kebingungan dan perbedaan pendapat di masyarakat yang mengakibatkan perselisihan antara umat Islam di Johor," sambung Ismail. Muhammadiyah memiliki lebih dari 10.000 pegawai yang bekerja di 173 instansi pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 45 di antaranya adalah universitas sementara sisanya terdiri atas sekolah menengah, akademi, dan politeknik. Di bawah Konstitusi Malaysia, isu terkait Islam, pertanahan, dan air berada di bawah wewenang negara bagian dengan masing-masing pemimpinnya. Pemerintah federal Malaysia bisa ikut campur dalam isu ini apabila mendapat izin dari negara bagian.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Kapolres Blitar Berbela Sungkawa Korban Kapal Virgo Transport, Langsung Bertakziah ke Rumah Korban

Selasa, 15 Sep 2026 16:35 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Peristiwa tenggelamnya Kapal Virgo Transport, menyisakan duka yang mendalam warga Kabupaten Blitar yang menjadi korban. Termasuk…

Rayakan Hari Pelanggan Nasional, Manajemen BRI Blitar Hadir Lebih Dekat menyapa Nasabah

Selasa, 15 Sep 2026 16:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Senyum sapaan hangat mewarnai peringatan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026 di BRI Blitar. Mengusung tema Think Customer, BRI …

20 Kotak Ganja Disembunyikan dalam Bodi Vespa, Terbongkar Gara-gara SOP J&T Cargo

Selasa, 15 Sep 2026 16:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Modus penyelundupan narkotika dengan menyembunyikan ganja di dalam bodi sepeda motor Vespa akhirnya terbongkar bukan karena p…

Masjid Al-Ikhlas Ponorogo Terbakar, Api Muncul Usai Shalat Zuhur

Selasa, 15 Sep 2026 16:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, terbakar usai pelaksanaan shalat Zuhur, Senin…

Dukung SDGs Indonesia, Kota Mojokerto Perkuat Pemenuhan Data I-SIM

Selasa, 15 Sep 2026 16:15 WIB

SURABAYA.com, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia melalui p…

Fu Liwen Diduga Berperan sebagai Pengawas dalam Sindikat Scamming Surabaya

Selasa, 15 Sep 2026 14:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Nama Fu Liwen menjadi salah satu dari 41 warga negara asing (WNA) yang didakwa dalam perkara dugaan sindikat penipuan daring atau s…