Menko Perekonomian Terlalu Campur Tangan Urusi Tiket Peswat, Ini Kata Ombud

Rabu, 17 Jul 2019 18:08 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ombudsman RI menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terlalu jauh mencampuri urusan pengaturan tiket pesawat. Menurut Alvin, kewenangan pemerintah seharusnya hanya membangun koridor-koridor aturan yang mengatur penjualan tiket pesawat, seperti tarif batas atas dan batas bawah. “Menko ini sudah bertindak terlalu jauh, melampaui kewenangannya dan juga mengatur ranah koorporasi,” kata Anggota Ombudsman RI Alvin Lie di Jakarta,seperti dikutipAntara, Rabu. Kalau tidak melanggar koridor aturan, mestinya pelaku usaha diberikan keleluasaan dalam menjalankan bisnisnya. “Tetapi menko malah mengatur sampai harinya, jam penerbangan dan rutenya diaturjumlah kursinya diatur langsung, bahkan diskon 50 persen ikut diatur, ini terlalu jauh,” kata dia. Kemudian pengaturan tehau jauh tentang harga tiket pesawat ini anehnya hanya terjadi pada rute pesawat komersial berjenis jet saja. Sedangkan untuk pesawat perintis atau berjenis baling-baling malah tidak mendapatkan perhatian khusus seperti pesawat bermesin jet berkapasitas angkut besar. “Kenapa menko hanya perhatian rute-rute yang dilayani pesawat jet, bagaimana rute yang dilayani pesawat baling-baling, padahal pesawat mi melayani kota-kota kecil, dan biaya angkut per kursi per kilometer jauh lebih mahal dan pada jet,” ujar Alvin. Per Kamis (11/7/2019), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan maskapai Citilink Indonesia dan Lion Air telah menurunkan harga tiket hingga 50 persen dari tarif batas atas terhadap 208 penerbangan. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa 208 penerbangan untuk tipe low cost carrier atau LCC terdiri atas 62 penerbangan Citilink dan 146 penerbangan jadwal tertentu maskapai Lion Air. Untuk mewujudkan penerbangan yang murah itu, paparnya, tidak mudah karena melibatkan dari maskapai ada Garuda Indonesia Group, Lion Air Group, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, AirNav Indonesia, dan PT Pertamina. Mereka harus melakukan membagi beban dari diskon yang diberikan berdasarkan porsinya masing-masing. Terkait dengan penurunan harga tiket pesawat itu, Susiwijono menuturkan telah melakukan penurunan biaya yang berkontribusi langsung operasional penerbangan saat itu, seperti biaya bahan bakar, jasa layanan bandara, dan jasa navigasi penerbangan.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…