Kebun Sawit Milik Rakyat pun Bakal Disertifikasi ISPO

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah RI dilaporkan memiliki rencana untuk memberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang sertifikasi sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO, dalam waktu yang tidak lama lagi. Beleid anyar ini bertujuan supaya sistem sertifikasi ISPO lebih kuat, terutama untuk sertifikasi sawit yang diambil dari kebun swadaya petani. Terkait hal ini, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, Perpres ini nanti akan mengharuskan kebun sawit rakyat memiliki sertifikat ISPO. Terkai dengan pendanaan yang sejauh ini acap kali disebut sebagai hambatan, Darmin mengatakan pemerintah akan menyokongnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). "Pemerintah telah menyiapkan aturan yang anyar. Semoga sudah dapat diberlakukan sebelum tahun 2019 berakhir. Aturan dalam ISPO yang lama tidak tegas dalam dukungan kepada perkebunan rakyat yang seharusnya didanai oleh pemerintah," papar Darmin. Menurut Darmin, Perpres ISPO yang baru ini memiliki tujuan mulia yaitu memberi kepastian mengenai bisnis sawit yang diproduksi dari kebun rakyat, terus berlanjut alias awet. "Nanti bakal ada suntikan biaya dari BPDP-KS. Berapa saja luasan kebun rakyat, bakal diberi bantuan pembiayaan," tutur Darmin.
Tag :

Berita Terbaru

Lewat Cak Klepon, Urus Akta Kelahiran dan Kematian di Pabean Cantian Cukup Lewat Handphone

Lewat Cak Klepon, Urus Akta Kelahiran dan Kematian di Pabean Cantian Cukup Lewat Handphone

Minggu, 21 Jun 2026 10:24 WIB

Minggu, 21 Jun 2026 10:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen mendekatkan dan meningkatkan kualitas layanan Administrasi Kependudukan…

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo  ‎

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar 

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar 

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…