Negosiasi Bakal Sengit, PDIP Diprediksi Pasif

Kamis, 01 Agu 2019 00:15 WIB

Peta Koalisi Pilwali Surabaya 2020 PDI Perjuangan menjadi partai pemenang di Surabaya dalam gelaran Pileg 2019. Mendapatkan 15 kursi, PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tanpa harus berkoalisi dengan partai lain pada Pilwali Surabaya 2020. Rangga Putra Terkait hal ini, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokhim Abdussalam menilai, peta koalisi partai untuk mengusung pasangan cawali-cawawali Surabaya bakal sengit. Pasalnya, jika melihat perolehan jumlah kursi, maka hanya PDIP yang bisa mengusung paslon sendiri. Oleh sebab itu, PDIP bakal bersikap pasif ketika dinamika koalisi sedang panas. Untuk diketahui, PDIP punya 15 kursi, PKB, Gerindra, PKS dan Golkar masing-masing 5 kursi. Lalu, 4 kursi disabet PSI dan Demokrat. Kemudian 3 kursi lainnya berasal dari PAN dan NasDem. Sedangkan sisa 1 kursi digondol PPP. Sementara untuk mengusung paslon sendiri, syarat minimal adalah 10 kursi. Menurut dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) ini, idealnya partai-partai yang tidak bisa mengusung paslonnya sendiri, bisa berkoalisi. Hanya saja, negoisasi antarparpol bakal berlangsung sengit. Soalnya, masing-masing parpol punya kandidat yang ingin mereka ajukan sebagai cawali. Di sisi lain, parpol lainnya harus rela mengalah. "Misalnya koalisi Gerindra dan Golkar. Gerindra punya Pak Bambang Haryo dan Golkar dengan Adies Kadir. Siapa yang bakal jadi cawali dan siapa cawawalinya? Itu akan sengit," cetus Surokhim kepada Surabaya Pagi, Rabu (31/7/2019). Selain itu, sambung Surokhim, kombinasi cawali-cawawali yang sama-sama dari partai, justru akan melemahkan koalisi itu sendiri. Soalnya, masyarakat Surabaya yang sudah cerdas, lebih memilih paslon yang variatif yaitu dari kader partai berpasangan dengan individu non-partai seperti birokrat, profesional maupun tokoh. Oleh sebab itu, peta koalisi dalam mengusung paslon dalam Pilwali 2020 mendatang bakal panas karena harus ada partai yang mengalah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada empat parpol yang punya lima kursi yaitu Gerindra, Golkar, PKS dan PKB. Gerindra sendiri dinilai lebih aman jika berkoalisi dengan PKS, atas dasar loyalitas koalisi di tingkat nasional. Golkar sendiri bisa berkoalisi dengan NasDem ditambah porpol lain, sementara PKB sendiri bisa ke mana saja. "Selain peta koalisi parpol yang dinamis, jangan lupakan PDIP. Di internal mereka juga terdapat faksi-faksi yang tak kalah sengitnya," papar Surokhim. Di samping itu, jika dihitung di atas kertas, Pilwali Surabaya 2020 mendatang berpotensi diikuti enam paslon yang terdiri dari lima paslon diusung partai dan satu paslon dari jalur independen. Sementara itu, Koordinator Penelitian Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Surabaya, Suko Widodo, menilai koalisi PDIP dan birokrat bisa menjadi satu kekuatan hebat di Pilwali Surabaya 2020. "Potensi pasangan kuat bisa berasal dari PDIP dan birokrat. PDIP punya modal sosial yang bagus dan birokrat miliki modal teknis yang memadai," kata Suko Widodo. Menurut Suko, kombinasi antara politisi dan birokrat tersebut kemungkinan besar memenuhi ekspektasi warga Surabaya. Sementara itu, dari unsur birokrat ada dua nama yang sering keluar menjadi wacana di media yaitu Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi dan Sekkota Surabaya Hendro Gunawan. "Hanya saja saya belum lihat dari parpol lain siapa yang bakal diturunkan. Idealnya mulai sekarang, parpol mulai tawarkan nama nama kandidat ke publik agar mendapat masukan dari publik," ucapnya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Lewat Cak Klepon, Urus Akta Kelahiran dan Kematian di Pabean Cantian Cukup Lewat Handphone

Minggu, 21 Jun 2026 10:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen mendekatkan dan meningkatkan kualitas layanan Administrasi Kependudukan…

‎Rochim Sebut Maidi Perintah Lisan Garap Proyek CSR TPA Winongo ‎

Sabtu, 20 Jun 2026 20:53 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Terdakwa kasus dugaan korupsi CSR TPA Winongo, Rochim Ruhdiyanto, mengaku mendapat perintah lisan dari Wali Kota Madiun nonaktif Mai…

Pemkab Madiun Bersama Komisi IX DPR RI Sosialisasikan Alkes dan PKRT ke Masyarakat

Sabtu, 20 Jun 2026 19:54 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Upaya menekan lonjakan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang terus membebani pembiayaan kesehatan menjadi perhatian serius. Untuk i…

Lampu Lalin Mati, Perempatan Mayjend Panjaitan Semrawut Tanpa Pengaturan

Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Arus lalu lintas di perempatan Jl. Mayjend Panjaitan Kota Madiun tampak semrawut setelah lampu lalu lintas di lokasi tersebut padam …

‎Maidi Disebut Penentu Nilai CSR, Saksi Sidang Ungkap Permintaan Rp 600 Juta Demi Perizinan Lancar

Sabtu, 20 Jun 2026 15:08 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Fakta baru kembali terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan berkedok tanggung jawab sosial perusahaan (TS…

Saksi Sidang Korupsi Madiun Ungkap Maidi Peras Pengusaha Bayar CSR 1,1 Miliar

Sabtu, 20 Jun 2026 14:04 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Pengusaha pengembang perumahan Citra Puri Majapahit 3 dan Citra Puri Pajajaran Joko Wijayanto mengungkapkan peran Wali Kota Madiun n…