Seragam Olah Raga Cacat Mutu, Komisi D Minta APH Turun

Jumat, 15 Nov 2019 09:41 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Seragam olah raga gratis cacat mutu karena kekecilan. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang meminta aparat penegak hukum turun, karena terindikasi ada kerugian uang negara pada proyek miliaran rupiah itu. Ribuan seragam yang dikembalikan tersebut diketahui oleh anggota dewan saat hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang pada Jumat, (8/11) kemarin. **foto** Anggota Komisi D DPRD Jombang, Mustofa mengatakan, dari total 24 ribu seragam olah raga, ada 8 ribu yang dikembalikan oleh sekolah ke pemerintah karena kekecilan. "Yang jelas mutunya sangat jelek. Kalau dirunut berarti mutu jelek. Ini ada apa? Apakah tidak sesuai standar ? Ini ada apanya ?," katanya, Jumat (15/11/2019). Mustofa meyakini, ada kerugian uang negara dalam pengadaan seragam gratis milik pemerintah itu. Terlebih lagi, anggaran yang digelontorkan Pemkab Jombang untuk seragan olah raga SMP sederajat mencapai Rp 2,3 miliar. "Oleh karena itu, aparat penegak hukum turun untuk menyelidiki program seragam gratis milik Pemkab Jombang. Harusnya ada kerugian. Harus seragam coklat (kejaksaan, red) itu turun menyelidiki itu," ujarnya. Terpisah, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jombang, Harry Rahmad menjelaskan, pengadaan seragam olah raga tersebut masih dalam proses. Sehingga pihaknya belum bisa masuk untuk menyelidiki pengadaan itu. "Kami akan pantau terus informasi yang beredar di masyarakat," jelasnya. Harry juga mengaku belum bisa menghitung kerugian negara dari proyek pengadaan seragam gratis itu. "Pekerjaan itu kan masih berproses, kalau belum selesai terus APH diminta masuk kan ya tidak tepat. Toh itu juga belum dibayar kan, jadi dimana letak kerugiannya. Sekarang posisinya ya kita pantau, sampai dimana proses itu," pungkasnya.(suf)

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…