Trump Tolak Hadir di RDP

Senin, 02 Des 2019 16:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM –Donald Trump, menolak menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan pada Rabu mendatang, sebelum fraksi Demokrat merampungkan hasil penyelidikan mereka terkait proses pelengseran presiden. Mereka kembali menyatakan keberatan dengan proses upaya pelengseran yang dianggap tidak sesuai aturan. "Penyelidikan yang tidak berdasar dan berat sebelah ini melanggar seluruh aturan sejak masa lalu, terkait dengan hak-hak pribadi dan kesetaraan," kata Pat Cipollone penasihat Gedung Putih, , Senin (2/12/2019). Dalam rapat dengar pendapat pada lusa, fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan akan mengungkap hasil penyelidikan mereka terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Trump. Sedangkan menurut Komisi Intelijen Dewan Perwakilan, isi laporan penyelidikan itu akan memaparkan upaya Trump yang mencoba menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk menyelidiki dugaan korupsi Hunter Biden, anak dari kandidat bakal calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden. Nantinya, hasil penyelidikan itu akan dipaparkan di depan empat pakar hukum. Mereka yang nantinya akan menentukan apakah hal itu bisa menjadi dasar bagi Komisi Hukum untuk merumuskan naskah pelengseran untuk Trump. Fraksi Demokrat bersiap untuk mencantumkan dugaan upaya merintangi penyelidikan pelengseran karena Trump memerintahkan seluruh anak buah dan anggota kabinet untuk tidak memberikan dokumen atau kesaksian meski diminta secara resmi melalui surat. Fraksi Demokrat menyatakan berharap melakukan pemungutan suara terakhir terkait upaya pemakzulan pada 25 Desember mendatang. Jika hal itu terjadi, maka kemungkinan Trump akan menjalani sidang oleh Senat pada Januari 2020 mendatang. Trump menyatakan jika tidak hadir langsung, kemungkinan dia akan menyampaikan kesaksian dalam rapat dengar pendapat itu secara tertulis, sesuai saran penasihat kepresidenan. Namun, fraksi Demokrat menyatakan justru menyetujui usulan Trump. "Demokrat menggelar sidang dengar pendapat upaya pemakzulan paling konyol sepanjang sejarah. Baca transkripnya, tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan atau dinyatakan keliru," cuit Trump melalui akun Twitter. Penyelidikan pemakzulan Trump dibuka setelah sang presiden terindikasi menyalahgunakan wewenang untuk menekan Zelensky supaya melakukan penyelidikan terhadap anak Joe Biden, Hunter. Joe Biden bakal menjadi rival Trump di pilpres mendatang. Trump dituduh menekan Zelensky dengan cara menahan bantuan militer AS. Melalui beberapa kali komunikasi telepon, Trump meminta Zelensky untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan Hunter Biden, yang merupakan anggota komisaris perusahaan energi Ukraina, Burisma. Kasus dugaan korupsi itu diduga dibuat-buat lantaran Trump tidak memiliki bukti awal. Trump berkali-kali membantah tuduhan tersebut dan merasa seolah-olah sedang menjadi korban pembunuhan karakter. Jika Dewan Perwakilan yang dikuasai Partai Demokrat memutuskan memakzulkan Trump, maka sang presiden akan menghadap Senat yang dikuasai Partai Republik untuk disidang.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Diwarnai Bentrok, Ratusan Massa Aksi Desak Evaluasi Program Pemerintah

Jumat, 26 Jun 2026 21:13 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Aksi demonstrasi bertajuk “Warga Surabaya Turun ke Jalan” digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026). Ratusan …

Aksi #IndonesiaSekarat Berujung Pembubaran, Polisi Amankan Sejumlah Peserta

Jumat, 26 Jun 2026 20:58 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Aparat kepolisian melanjutkan pembubaran aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSekarat hingga ke kawasan Jalan Pemuda, tepatnya di depan…

Sekda Jatim Soroti Aksi Perusakan Aset Daerah di Tengah Proses Renovasi

Jumat, 26 Jun 2026 20:37 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyayangkan kembali terjadinya perusakan terhadap Gerbang yang saat ini…

Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi Total di Tengah Desakan Penghentian Sementara dan Fokus Wilayah 3T

Jumat, 26 Jun 2026 20:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Lembaga pengawas program makan siang pemerintah, MBG Watch, mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan moratorium atau p…

Saksi Sumarno Sebut Maidi Minta OPD Siapkan Satu Domba untuk Mini Zoo

Jumat, 26 Jun 2026 20:20 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun –‎Selain dugaan pemerasan terhadap pengusaha dan pengembang dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi berkedok CSR dan grati…

Kepergian Kiai Politisi dan Politisi Kiai, dengan Segudang Pengabdian