Marak Alih Lahan Pertanian, Komisi B Minta Ada Aturan Tegas

Senin, 06 Jan 2020 16:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM - Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim H Mahdi SE SH, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kota agar mejaga keberadaan lahan pertanian dan pangan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan industri dan perumahan. Politisi PPP Jatim ini meminta agar pemerintah segera membuat aturan tegas yang mengatur bab perlindungan atas lahan pangan. "kondisi lahan pangan kita kian lama kian menyempit akibat banyaknya orang yang mengalihfungsikan lahan pangan. Ini akibat kebutuhan akan tempat tinggal ," kata Mahdi di ruang Komisi B, senin (6/1/2020) Menurut Pria yang akrab disapa Habib Mahdi ini, kurang tegasnya pemerintah kabupaten dan Kota serta ketidaktahuan masyarakat akan aturan tentang larangan lahan pangan menjadi lahan tinggal, membuat kondisi menyempitnya lahan pangan ini makin memprihatinkan. "Orang orang di desa itu, karena dia butuh duit lalu ada orang yang ingin beli untuk lahan pabrik ya dijual. Jika aturannya jelas, tegas dan sosialisasinya sampai ke desa, kemungkinan ini bisa diminimalisir," tambahnya. Mantan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim ini khawatir jika ini tidak segera diantisipasi maka akan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan pangan di Jatim. "Jika lahan subur ini lantas terus dialih fungsikan jadi lahan rumah dan industri, maka produktifitas pangan akan berkurang. kan bahaya, belakangnya trus import. Karenanya Pemerintah di daerah harus tegas dengan membuat peraturan tegas berupa Raperda perlindungan lahan Pangan," tandasnya. Habib Mahdi meminta Pemerintah Provinsi Jatim segera menlakukan koordinasi dengan semua stackholder dan juga Pemkab dan Pemkot membicaakan hal ini. "Soal lahan rumah dan industri kan sudah ada aturan dan pengaturannya di RTRW, ya harusnya kitakonsistenn dengan yang sudah diatur disana," pungkasnya. rko

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…