Rp 1,3 T untuk Banjir, DPRD Salahkan PU Bina Marga

Senin, 03 Feb 2020 23:06 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya - Anggaran besar belum menjamin masalah banjir bisa selesai di Surabaya. Tahun ini anggaran untuk menanggulangi banjir di Surabaya ini hingga Rp 1,3 triliun. Namun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) dinilai kinerjanya tak maksimal. Ironisnya, masalah baru diketahui ketika terjadi banjir di mana-mana. Anggota DPRD Surabaya lantas menyalahkan dinas yang pimpinan Erna Purnawati ini. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengungkapkan, problem utama dari upaya penanggulangan banjir adalah aksi pemeliharaan yang tidak maksimal. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan demi menanggulangi banjir tidak sedikit yakni sekitar Rp 1,3 triliun. Menurut Baktiono, sebetulnya Pemkot Surabaya sudah melakukan langkah-langkah penanggulangan banjir. Misalnya, membangun gorong-gorong, drainase, bosem, box culvert hingga penyediaan pompa. Namun, khusus peristiwa banjir pekan lalu, ada force majeur yaitu sampah yang masuk ke baling-baling pompa. "Untuk pompa di rumah pompa mesti dipasang double screen supaya sampah tidak mudah masuk baling-baling. Lalu yang kedua, box culvert itu segera dipasang supaya debit air yang berlebihan bisa ditampung," cetus Baktiono kepadaSurabaya Pagi, Senin (3/2/2020). Kemudian upaya yang ketiga, sambung Baktiono, adalah dengan melakukan pemeliharaan secara rutin dengan membersihkan baik endapan maupun sumbatan di drainase-drainase di Banyu Urip, Basuki Rahmat, Embong Malang dan Kedung Doro. Tak hanya itu, Baktiono juga menyebut drainase di kawasan Grahadi hari Senin (03/2) baru dibersihkan lantaran diketahui tersumbat sampah. "Itu drainase yang sejak zaman Belanda mesti secara rutin dibersihkan," papar Baktiono. "Termasuk juga drainase-drainese di trotoar-trotoar. Kalau yang di Grahadi itu dibersihkan secara rutin, tidak mungkin terjadi banjir lantaran air mampu ditampung di sana, sebelum dialirkan ke laut." PU tak Optimal Politisi PDIP ini manambahkan, dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun, mestinya banjir bisa dicegah. Caranya, dengan memaksimalkan upaya pemeliharaan yang tampaknya tidak dieksekusi dengan baik. Padahal, DPRD telah menyetujui usulan-usulan penanggulan banjir dari Pemkot. "Onok kabeh (anggaran dan SDM), tapi katanya masih kurang. Pemeliharaan itu kan ada upaya pemantauan, misalnya sehari sekali, dua hari atau seminggu sekali. Kalau itu dilakukan, mana-mana saja yang tersumbat, kan mestinya sudah bisa diketahui. Jadi ketika terjadi hujan lebat, saluran itu sudah siap," protes Baktiono. Senada dengan Baktiono, Direktur Forum Pemerhati Kebijakan Publik Surabaya (FPKPS) Vinsensius Awey juga menyoroti lemahnya aksi pemeliharaan dari Pemkot. Padahal, sepanjang pengalamannya menjadi wakil rakyat periode 2014-2019, anggaran untuk penanggulangan banjir itu tidak pernah turun jumlahnya. Pemkot pun memanfaatkannya dengan membangun saluran-saluran air, bosem, hingga pengadaan mesin pompa. "Kita mesti objektif. Artinya, sudah ada upaya dari Pemkot untuk menanggulangi banjir. Namun, memang harus diakui masih ada masalah di sana-sini," tutur Awey. Politisi Partai NasDem ini menambahkan, banjir yang terjadi di Surabaya ini terjadi lantaran kompleksitas problem teknis seperti tidak semua drainase terkoneksi. Selain itu, ada masalah drainase yang masih dalam tahap diperlebar, normalisasi dan pengerukan hingga penyumbatan akibat sampah. Menurut Awey, Pemkot sejatinya punya peta elevasi, termasuk letak bosem-bosem. Dengan begitu, Pemkot tahu gravitasi air mengalir ke mana saja. Kalau memang debit air berlebihan, mala kapasitas bosem perlu diperbesar. Namun, bukannya Pemkot tidak tahu mengenai hal ini. Yang disayangkan Awey adalah aksi penanggulangan yang terkesan terlambat. "Ketika banjir terjadi, baru ketahuan ada masalah di sana, dan di sini. Kenapa petugas tidak menyisirnya secara berkala. Kan ada biaya perawatan yang harusnya digunakan," ucap mantan anggota Komisi C DPRD Surabaya ini. Di samping itu, Awey juga memaparkan adanya problem pembebasan lahan di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal terkait pembangunan tanggul Kali Lamong. Menurut Awey, Pemkot mestinya mampu membiayai pembebasan lahan itu melalui APBD dengan skema multiyears. Sidak Rumah Pompa Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya William Wirakusuma, Senin (3/2) pagi melakukan sidak ke sejumlah wilayah di Surabaya. Dia kemudian mengecek mesin pompa air yang ada. "Saya sudah ke rumah pompa. Terutama yang berkaitan dengan banjir kemarin. Seperti yang RKZ ke rumah pompa di Darmo Kali," ujarnya. Menurut dia, di sana kondisi pompa air sudah bagus semua. Soal pompa yang terbakar, William melihat ternyata kapasitasnya tidak terlalu besar. Sehingga tak banyak berpengaruh. “Pompa lain yang besar sudah nyala,” lanjutnya. Dari sini William mengambil kesimpulan ada permasalahan lain yang harus diselesaikan. "Ada masalah yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin ada sampah, ada endapan yang masih banyak. Sehingga volumenya masih berkurang," tegas dia. Dalam kondisi bermasalah itu, masih kata William, curah hujan juga tinggi. Sehingga kemudian terjadilah banjir di mana-mana. Sebagai solusi, William ingin agar ada saluran yang perlu diperdalam. Kemudian saluran yang kotor harus dibersihkan dan juga saluran yang tidak tersambung dipertemukan ke saluran utama. Selain itu William juga menyoroti perihal anggaran banjir yang sebenarnya cukup besar. Yakni, Rp 1,3 triliun lebih untuk Dinas PU Bina Marga dan Pematusan. “Ada tambahan untuk pompa, kemudian kapasitas juga dan pembebasan tanah. Seharusnya dengan anggaran yang besar bisa kurangi banjir,” terang William ini. “Kalau menurut saya PU kurang maksimal dalam penangan banjir ini,” pungkas politisi PSI ini.n rga/alq

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…

PKL Alun-alun Madiun Tolak Relokasi, Tempat Baru Dinilai Merugikan Pedagang

Kamis, 02 Apr 2026 14:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kota Madiun - Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Madiun menolak relokasi yang direncanakan Pemkot Madiun. Alasannya tempat…

Lem Rajawali Lakukan Transformasi Brand 2026, Luncurkan Produk Baru dan Perkuat Ekspansi Pasar

Kamis, 02 Apr 2026 13:57 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Lem Rajawali, brand milik Mikatasa Group, resmi melakukan transformasi brand secara menyeluruh pada 2026 sebagai upaya memperkuat p…