PSBB, Komisi B Tegaskan Ekonomi Surabaya Harus Berjalan Normal

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Komisi B DPRD kota Surabaya, Mahfudz . SP/ALQ
Sekretaris Komisi B DPRD kota Surabaya, Mahfudz . SP/ALQ

i

SURABAYA PAGI,  Surabaya – Sekretaris Komisi B DPRD kota Surabaya, Mahfudz menegaskan, geliat perekonomian Kota Surabaya jangan sampai mati atau stagnan, ditengah bencana kemanusiaan virus corona Covid-19.

Pasalnya, jika perekonomian Kota Surabaya sampai stag, maka dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat.

“Kami berharap perekonomian Kota Surabaya jangan sampai feat, tetap harus berjalan seperti biasa namun tetap mematuhi protokol kesehatan.”ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya.

Ia menjelaskan, jika mobilitas ekonomi Kota Surabaya sampai stagnan tidak bergerak sama sekali, efeknya banyak warga yang butuh bantuan dari Pemkot Surabaya selama PSBB. Dampak sosialnya, muncul pendaftar-pendaftar penerima bantuan sosial yang saat ini masih semrawut soal data MBR.

“Problemnya, apakah Pemkot Surabaya sanggup terus menerus memberikan bantuan sosial kepada warganya, apakah anggaran kita bisa mengcover semua, meski ada bantuan dari pihak luar.”tegasnya.

Dirinya sepakat dengan pernyataan Presiden RI, Joko Widodo dimana kita harus berdamai hidup berdampingan dengan virus corona. Artinya, aktifitas perekonomian tetap berjalan normal dengan mematuhi aturan protokol kesehatan, sehingga roda ekonomi tidak sampai lumpuh.

“Jika sampai lumpuh, fatal akibatnya bagi kehidupan perekonomian rakyat.”jelasnya.

Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, saat ini ada trend orang tiba-tiba jatuh miskin akibat roda perekonomian, eksistensi bisnis, perdagangan dan jasa tidak be

Untuk itu, Komisi B mendorong kepada Pemkot Surabaya agar aktifitas semua sektor ekonomi tetap jalan seperti biasa, mau itu ada PSBB atau tidak yang penting perekonomian tetap berjalan normal. Itu artinya pasar-pasar tetap dibiarkan beroperasi, sehingga ekonomi warga tetap hidup.

“Jadi wajar jika banyak warga yang ingin mendaftarkan diri sebagai penerima MBR, akibat tidak ada income yang masuk karena roda perekonomian alami stagnasi .”ungkapnya. Alq

Berita Terbaru

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Penganggaran JKN Rp38 Miliar Dinkes Madiun Dipersoalkan

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 09:17 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun - Polemik penganggaran swakelola di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun kembali mencuat. Setelah sorotan terhadap input swakelola…

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…