Pemkot Seharusnya Juga Ikut Siapkan RS Rujukan Baru

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
A.H. Thony, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra.
Foto: SP/Alqomar
A.H. Thony, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra. Foto: SP/Alqomar

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony, angkat bicara terkait munculnya surat pemberitahuan untuk pemberhentian sementara layanan rujukan pasien Covid-19 di RS Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya per tanggal 26 Mei 2020.

Politisi fraksi Gerindra mengatakan, ditutupnya pelayanan penerimaan pasien Covid-19 di RSUA itu bisa disebabkan oleh 2 hal. Pertama, bisa disebabkan akibat faktor kejengkelan dari tim medis. Kedua karena memang sedang mengalami overload. Hal itu yang perlu ditindak lanjuti dan direspon oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Betapa tidak jengkel, pihak rumah sakit sudah berjuang mati-matian untuk menyembuhkan masyarakat supaya sehat, tetapi banyak masyarakat sembrono dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang sudah di terapkan pemerintah,” katanya, saat di temui di kantor DPRD Surabaya, Kamis (28/5/2020).

Dia menuturkan, misalnya dalam momen lebaran kemarin masyarakat lebih takut tidak mendapatkan diskon belanja daripada terkena covid-19. Justru itu (diskon) lebih menarik dari pada menyelamatkan kesehatan. “Pemandangan seperti itulah yang mungkin membuat petugas medis merasa sakit hati, dimana tim kesehatan sudah berjuang untuk kesembuhan masyarakat tapi justru masyarakatnya sendiri yang kurang menjaga protokol kesehatan,” tuturnya.

Ia beranggapan, mungkin saja pihak RSUA berfikir, jika masyarakat sendiri tidak menghargai nyawanya kenapa mereka (tim medis) harus bersusah payah menyembuhkan masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan. “Mungkin itu yang ada dipikiran mereka (tim medis) jadi kita harus peka,” ucapnya.

Kemudian faktor yang kedua, lanjut Thony, jika memang overload maka yang harus dilakukan oleh Pemkot Surabaya wajib menyiapkan langkah antisipasi atau alternatif. Sebab, bagaimanapun ini adalah menjadi tanggung jawab pemangku jabatan. “Kan tugas negara membuat masyarakatnya menjadi sehat. Ketika rumah sakit itu benar-benar penuh atau mengalami overload maka pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar, itu tidak masalah,” tambahnya.

Dirinya menambahkan, seharusnya pemerintah membuat langkah-langkah penyiapan tempat baru untuk menampung masyarakat yang terpapar virus Covid-19 jika ada RS rujukan yang mengalami overload. Memang, selama ini pemkot sudah menyiapkan “Kampung Tangguh” untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 namun itu dianggap terlambat. alq

Tag :

Berita Terbaru

Bupati Sumenep Dapat Apresiasi Kementan RI, Proyek UPLAND Bawang Merah Jadi Percontohan Nasional

Bupati Sumenep Dapat Apresiasi Kementan RI, Proyek UPLAND Bawang Merah Jadi Percontohan Nasional

Kamis, 15 Okt 2026 15:49 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 15:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menerima apresiasi dari Kementerian Pertanian RI atas keberhasilan pelaksanaan Proyek UPLAND…

RUPSLB Tetapkan Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN

RUPSLB Tetapkan Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN

Kamis, 15 Okt 2026 15:46 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 15:46 WIB

SurabayaPagi, Jakarta — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PLN (Persero) menetapkan Suroso Isnandar sebagai Direktur Utama PLN, menggantikan D…

Pemkab Jombang Bidik Sendang Made Jadi Cagar Peringkat Kabupaten 2026

Pemkab Jombang Bidik Sendang Made Jadi Cagar Peringkat Kabupaten 2026

Kamis, 15 Okt 2026 15:40 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 15:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menargetkan penetapan Situs Sendang Made di Desa Made, Kecamatan Kudu, sebagai cagar budaya…

Kontrak Puluhan P3K Paruh Waktu Ponorogo Tidak Diperpanjang, Pemkab Ungkap Penyebabnya

Kontrak Puluhan P3K Paruh Waktu Ponorogo Tidak Diperpanjang, Pemkab Ungkap Penyebabnya

Kamis, 15 Okt 2026 15:34 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Sebanyak 1.779 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu (PW) di Kabupaten Ponorogo menjalani perpanjangan…

Klaim Hemat Rp 464 Juta per Bulan, Pemkab Lumajang Perpanjang WFH ASN

Klaim Hemat Rp 464 Juta per Bulan, Pemkab Lumajang Perpanjang WFH ASN

Kamis, 15 Okt 2026 15:16 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 15:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Menindaklanjuti kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi…

Bidik Panggung Dunia, Gandrung Sewu 2026 Usung Konsep Glow in the Dark

Bidik Panggung Dunia, Gandrung Sewu 2026 Usung Konsep Glow in the Dark

Kamis, 15 Okt 2026 15:04 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 15:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun penyelenggaraan, pagelaran tari kolosal Gandrung Sewu 2026 di Banyuwangi, akan menghadirkan…