Masyarakat Keluhkan PPDB Online , PDIP Bangun Posko Pendaftaran 

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Posko pendaftaran PPDB untuk warga masyarakat yang dibangun oleh PDIP. SP/ALQ
Posko pendaftaran PPDB untuk warga masyarakat yang dibangun oleh PDIP. SP/ALQ

i

SURABAYA PAGI, Surabaya - Problem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya untuk SDN dan SMPN 100 persen dilaksanakan secara online banyak dikeluhkan masyarakat. Hal itu terungkap dalam reses yang dilakukan oleh anggota komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya Norma Yunita.  

Reses yang di lakukan di wilayah dapil I banyak warga mengeluhkan pedaftaran PPDB secara online. Maka dari itu lewat Norma bersama pengurus partai PDIPerjuangan mendirikan Posko pendaftaran PPBD untuk warga masyarakat.  

“ Untuk membantu warga saya dan rekan-rekan pengurus (partai PDI Perjuangan) mendirikan posko pendaftaran bagi yang tidak bisa menggunakan sistem online,” ungkap Norma kepada Surabaya Pagi Kamis (18/6). 

Norma juga mendorong Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga dapat membatu masyarakat yang tidak bisa mendaftar secara online. 

“ Kami mendorong Dinas Pendidikan terkait pendaftaran PPDB online bisa membantu masyarakat dalam sistem online ini dengan membuka posko disekitar sekolahan dari Dispendik sendiri untuk bisa membantu mendaftarkan warga yang tidak menguasai sistem online,” ungkap politisi PDIP ini. 

Norma juga mengatakan, Pemkot juga harus melakukan antisipasi polemik daya tampung SMPN terbagi dalam 4 jalur,Jalur Prestasi, Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan tugas orang tua.

“Ada pembagian dalam daya tampung dari berbagai jalur, saya meminta untuk menambah kuota bagi jalur afirmasi dan zonasi. Jika ada tambahan maka akan ada tambahan rombel ditiap kelas,” katanya. 

Menurut Norma polemik disetiap keadaan pasti ada,apalagi dimasa pandemi ini begitu banyaknya polemik dari segi apapun (pendidikan, sosial, kesehatan dll). 

Di masa pandemi ini mau tidak mau kita harus melakukan semuanya dengan sistem online (jarak jauh). Terkait daya tampung sudah dipastikan pembagiannya, dan kalaupun ada tambahan rombel diharuskan tidak melebihi kapasitas kemampuan untuk guru bisa mengajar dan tidak melebihi dari kapasitas kelas

“ Yang pasti untuk siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri,maka bisa bersekolah di swasta dan pemerintah kota akan ikut membantu dalam pembiayaan,” katanya. Alq

 

Berita Terbaru

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan untuk Lingkungan, Rusdi Legowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran …

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui pernah meminta uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Kepala Dinas …

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Industri konstruksi di Jawa Timur tak hanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan…

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok kembali menuai penolakan. Kali ini, keberatan datang dari Asosiasi…

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Upaya menjaga reputasi digital semakin marak dilakukan di tengah mudahnya informasi ditemukan melalui mesin pencari. Namun, permintaan …