SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Pengelolaan RSUD Dr. Soetomo sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19 mendapat kritik keras dari DPRD Jawa Timur. Pasalnya, rumah sakit milik Pemprov Jatim itu dinilai tak siap dan tak melakukan antisipasi yang tepat dalam menghadapi pandemi virus corona.
”Saya sudah cek, saya sudah tanya beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan di sana. Kacau, ternyata di lapangan tidak ada perbaikan dan langkah aksi yang terukur dan strategis,” ujar anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono kepada Surabaya Pagi, Senin (22/6/2020).
Deni mencontohkan bagaimana IGD RSUD Dr. Soetomo di tempat triase, hanya ada satu bed saja untuk isolasi Covid-19. Ruang triase ini sebagai tempat skrining Covid-19.
”Sebagai tempat skrining Covid-19, dengan satu bed saja apa bisa? Apakah kita tidak memegang prinsip semua pasien yang masuk IGD dianggap covid-19, sampai terbukti tidak. Maka ruang isolasi di lantai dasar harus ditambah kapasitas. Perombakan IGD besar-besaran sebagai keharusan. Kenapa ini tidak diantisipasi sejak Maret lalu? Bagaimana pembacaannya?” ujar Deni.
Dia menambahkan, IGD sebagai tempat skrining wajib ada teknologi tekanan negatif. Bila tidak ada pengaturan ruangan bertekanan negative, ini justru IGD akan terpolusi, infeksius, bahaya buat pasien dan tenaga medis serta tenaga kesehatan.
“Skrining diselesaikan di lantai dasar IGD dengan ruangan terstandar, sampai dipastikan Covid-19 positif atau negatif sebelum diputuskan dirawat atau pindah ruangan lain. Bila alur ideal skrining ini tidak jalan, bisa dipastikan ruangan lain infeksius, apalagi kondisi sama tidak ada dukungan teknologi tekanan negatif,” tegas Deni.
Deni menerangkan, tak ada yang mengetahui pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Jika kasus semakin menanjak, sementara rumah sakit lain juga overload, RSUD Dr. Soetomo harus mengantisipasi ini karena sebagai rujukan terbesar.
Deni menilai, RSUD Dr. Soetomo tak terlalu berkinerja optimal. ”Sebagai ketua rumpun kuratif, dr Joni yg merangkap sbg Direktur Utama RS. Dr. Soetomo abai dalam mengantisipasi lonjakan kasus, sehingga rumah sakit di Jatim ini sempat overload. Di provinsi lain tidak ada yang overload. Seharusnya dia sebagai ketua rumpun kuratif, harus mengoordinasi semua jaringan untuk segera menyiapkan bed-bed isolasi tambahan sejak Maret, bukan baru bingung RS darurat akhir-akhir ini,” tegasnya.
Deni juga menyampaikan aspirasi para tenaga kesehatan di lingkungan RSUD Dr. Soetomo. ”Dengan kondisi yang infeksius ini apakah nakes ada hak untuk swab berkala, karena kemungkinan ruangan yg bukan isolasi khusus justru yg mengkhawatirkan. Apakah mereka di-swab berkala?” tanya Deni.
Dia menegaskan, para tenaga kesehatan tidak pernah menuntut, termasuk PPDS (program pendidikan dokter spesialis), merekalah motor di RSUD dr. Soetomo.
”Mereka statusnya sbagai pelajar fakultas kedokteran, dan bekerja atau magang di RSUD Dr. Soetomo, kontraknya untuk belajar dari kasus-kasus yang ada. Tapi dengan situasi pandemi ini apakah ideal untuk pembelajaran, apakah mereka diperhatikan insentif atau jaminan keamanan mereka?” jelasnya.
”Saya dengar ada ada PPDS mengkritik RS tapi justru dipanggil oleh RS,” imbuh Deni. (adt)
Editor : Redaksi
