Keterangan mantan anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso menyinggung nama politikus Partai Demokrat M Nasir. KPK langsung menindaklanjuti hal ini.
Penindaklajutan ini terkait aliran uang haram yang diterima Bowo dari sejumlah pihak. Bowo menyebut total uang Rp8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Satu di antaranya, dia menyinggung nama politikus Partai Demokrat M Nasir.
Terkait alat bukti, Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menilai keterangan Bowo berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain. Namun, KPK tak segan menindaklanjuti jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan keterangan Bowo soal aliran uang suap dari sumber lain tersebut, salah satunya M Nasir.
"Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dan fakta yang memperkuat keterangan Bowo SP tersebut, tentu KPK akan menindaklanjutinya," kata Ali saat dikonfirmasi, Sabtu, 11 Juli 2020.
Sebelumnya, saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bowo mengaku menerima SGD250 ribu atau bila dirupiahkan berdasarkan kurs saat itu sebesar Rp2,5 miliar dari M Nasir yang juga duduk sebagai anggota DPR. Uang itu terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti.
M Nasir sendiri sudah pernah diperiksa KPK. Pemeriksaan Nasir untuk menggali informasi terkait aliran dana gratifikasi ke Bowo Sidik Pangarso.
"KPK dalami lebih lanjut pengetahuan saksi terkait dengan dugaan aliran dana pada tersangka BSP ini," kata Febri Diansyah yang saat itu menjabat sebagai juru bicara KPK.
Pengadilan Tipikor Jakarta pada 4 Desember 2019 telah menjatuhi vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.
Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk Bowo selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana.
Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Bowo 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.
Editor : Redaksi
