Kejaksaan Kirim Klarifikasi Dugaan Penyelewengan Dana Covid ke BPBD

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Staf BPBD Lamongan saat melakukan gladi dalam beberapa kegiatan.
Staf BPBD Lamongan saat melakukan gladi dalam beberapa kegiatan.

i

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Kejaksaan Negeri Lamongan memenuhi komitmennya dalam upaya memberantas korupsi, salah satunya berkirim surat klarifikasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum lama ini.

"Iya surat klarifikasi sudah kami kirimkan ke BPBD untuk meminta klarifikasi atas dugaan penyelewengan dana honor penjaga Posko Covid-19 yang bermarkas di Pendopo Lokatantra," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lamongan Rustamaji Yudica Adi Nugraha saat dikonfirmasi pada Minggu (9/8/2020).

Disebutkan olehnya, surat klarifikasi ini dimaksudkan untuk menanyakan langsung seputar dugaan penyelewengan untuk 22 penerima honor, yang infonya ditarik kembali meski sudah masuk ke rekening masing-masing.

Sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD Lamongan, Mugito saat dikonfirmasi saat itu menyebutkan kalau dana itu ditarik kembali untuk keperluan mengembalikannya, karena sebelum Hari Raya Idul Fitri beberapa bulan lalu, staf BPBD terima THR. "Lah ya memang sudah terima dan diberikan sebelum hari raya sebelum dana realisasi itu, " terangnya.

Saat didesak kenapa tanda tangan pernyataan itu baru dilakukan sehari setelah ada pemberitaan, Mugito berkelit kalau itu harus dicek dulu kebenaranya. "La kan hasil cek, saya perlu bukti betul sudah diberikan apa belum, ternyata semua menyatakan sudah terima," kelitnya.

Sebelumnya, ada sebanyak 22 tenaga penjaga Posko Covid-19 di Pendopo Lokatantra ditarik kembali oleh pimpinan BPBD dengan alasan untuk dibagikan secara rata terhadap pegawai yang tidak kebagian. 

Namun faktanya sampai dua bulan penarikan uang itu tidak kunjung diberikan kepada yang berhak, malah uang itu diklaim sebagai uang pengganti THR sebelum hari raya beberapa bulan lalu.

Honor yang ditarik itu yakni honor bulan Mei Rp 1,3 juta yang diterima pada awal bulan Juni, dan honor bulan Juni Rp 1,7 juta yang diterimakan pada awal Juli 2020, dan pihak dewan juga sudah mendesak dan meminta kepada BPBD untuk mengembalikan uang yang ditarik itu ke penerima lagi.jir

Tag :

Berita Terbaru

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini, Diskan Probolinggo Gencarkan Gemarikan

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Guna memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang generasi masa depan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo bakal…

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Ditarget Rampung 30 Desember, Ponorogo Kebut Pembuatan Taman Telaga Ngebel

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:21 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mulai merealisasikan penataan mulai…

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Inflasi, Pemkab Lamongan Gelar Pasar Murah

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

Senin, 16 Nov 2026 13:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah…

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Komisi C Desak Bank Jatim Benahi Kredit Bermasalah dan Berantas Fraud

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di atas 5 persen dan potensi kecurangan internal menjadi sorotan Komisi C…

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Tekan Angka Pernikahan Usia Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Edukasi Goes to School

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya dalam pencegahan pernikahan usia dini atau anak, utamanya di kalangan pelajar, agar mereka bisa fokus belajar untuk…

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Perkuat Penataan Kawasan Wisata, Pemkot Malang Siapkan Raperda di 2027

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

Senin, 16 Nov 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, bakal segera menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikhususkan memperkuat penataan…