SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Keresahan melanda para pendukung Wakil Presiden Maruf Amin di ibukota maupun di daerah. Mereka mempersoalkan orang orang Jusuf Kalla di lingkungan Istana Wapres tak kunjung dimutasi oleh Mensesneg. Akibatnya, para pendukung Maruf Amin maupun keluarganya sulit untuk bertemu sang Wapres.
Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) menilai, jika kondisi ini dibiarkan akan terjadi ketegangan di elit kekuasaan yang bisa berdampak pada potensi gangguan keamanan di akar rumput, terutama menjelang pilkada serentak Desember mendatang.
Mensesneg perlu menjelaskan kepada publik, kenapa orang orang Jusuf Kalla belum juga digeser dari Istana Wapres, sehingga posisi Wapres dibuat seperti "burung di sangkar emas" yang tidak bisa diakses para pendukung maupun keluarganya.
Informasi yang diperoleh IPW, sejak Maruf Amin menjadi Wapres baru pada 20 Agustus 2020 lalu, yakni Libur 1 Muharram, tim suksesnya bisa bertemu dan berdialog dengan Maruf Amin. Mereka komplain bahwa orang orang Jusuf Kalla yang masih berkuasa di Istana Wapres selalu menghalangi mereka untuk bertemu mantan Ketua Umum MUI itu. Akibatnya kemarahan para pendukung Maruf Amin di Jakarta dan di daerah semakin memuncak terhadap manuver politik kelompok tertentu, yang menjadikan Maruf Amin bagai "burung di sangkar emas".
"Mereka mengusulkan agar orang orang Jusuf Kalla yang masih bercokol di Istana Wapres segera dimutasi dan diganti dengan orang orang Maruf Amin, tapi hingga kini belum juga dilakukan Mensesneg," ujar Neta A Pane.
Dalam pertemuan Liburan 1 Muharram itu, tim sukses Maruf Amin juga mengungkapkan kepada Wapres bahwa hingga kini tidak satu pun dari mereka (tim sukses Maruf Amin) yang menjadi komisaris di BUMN. Sementara mereka melihat puluhan orang orang "yang tak berkeringat" enak enakan duduk menjadi komisaris BUMN.
"Usulan sudah disampaikan kepada Meneg BUMN tapi hingga kini tidak ada jawaban. Untuk itu mereka meminta agar Wapres segera memanggil Mensesneg dan Meneg BUMN," jelas Neta.
Dalam pertemuan itu Maruf Amin juga merasa heran, kenapa dirinya tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet maupun rencana reshuffle kabinet. Bahkan fungsinya sebagai Tim Penilai Akhir (TPA) untuk posisi pejabat negara diabaikan. Penjelasan Maruf Amin ini semakin membuat tim suksesnya gundah.
"Informasi yang diperoleh IPW, salah satu yang membuat terganjalnya reshuffle kabinet adalah akibat protes dari kubu Maruf Amin. Sebab sebelumnya sejumlah calon menteri yang akan ikutan dalam reshuffle sudah dipanggil Jokowi. Ada yang bersedia dan ada yang menolak ditawarkan posisi menteri, dengan alasan pandemi Covid 19 membuat mereka tidak akan bisa bekerja maksimal.
Tidak dilibatkannya Maruf Amin dalam proses rencana reshuffle ini membuat para pendukungnya melakukan protes. IPW berharap memanasnya suhu politik di tingkat elit kekuasaan ini harus cepat disikapi Presiden Jokowi agar tidak berdampak ke akar rumput yang bisa menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan, terutama menjelang pilkada serentak Desember mendatang," pungkasnya. dudung
Editor : Redaksi
