SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kepala Desa Pamolokan Kab. Sumenep, Rahmat mengatakan, Pengelolaan Pasar Rakyat yang ada di Desa dan Kecamatan itu semestinya dikelola oleh Desa bukan pemerintah, walaupun pasar Rakyat yang didanai pemerintah baik menggunakan APBD atau APBN atau bersumber dari apapun, maka pemerintah hanya bisa mengelola dalam waktu 5 tahun setelah itu dikembalikan ke Desa.
"Jadi Pasar Rakyat itu dikelola oleh pemerintah desa, bukan pemerintah daerah" katanya kepada Surabaya Pagi, Senin (31/08).
Menurut Rahmat, di Kabupaten Sumenep sudah ada sebagian pasar rakyat yang dikelola oleh desa seperti Pasar Bangkal, Pasar Pangarangan, karena memang prosedurnya pasar rakyat itu dikelola oleh desa.
"Pengelolaan pasar rakyat itu, jelas tidak masuk ke Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kab Sumenep, karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kalau pun bisa bentuk peng-SPJ-annya seperti apa, jelaslah ini bermasalah" tegasnya
Dikatakan Rahmat, Pasar Rakyat itu seharusnya dikelola desa agar bisa mensejahterakan desanya, ini mengacu kepada PERMENDAGRI No. 42 tahun 2007 tentang pengelolaan Pasar Desa, makanya pemerintah Kabupaten tidak terlibat dalam pengelolaan pasar, jadi sepenuhnya dikelola oleh desa. Kilahnya
Rahmat menegaskan, “Seharusnya pemerintah Kabupaten Sumenep, menyerahkan pasar Desa itu kepada kepala desa agar dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD), “ kata dia.
Pihaknya akan mendatangi Anggota DPRD Komisi II untuk membicarakan perihal pengelolaan pasar Desa dan menanyakan PERMENDAGRI tentang pengelolaan pasar.
Sementara itu, Kadisperindag Kab. Sumenep, Agus Dwi Saputra, belum bisa ditemui di ruang kerjanya karena yang bersangkutan sedang keluar.
"Biasanya kalau tidak ada di sini, kemungkinan ada di Pemkab, Mas, coba saja ditelpon,” ungkap salah satu stafnya. (AR)
Editor : Moch Ilham
