Lamongan Mulai Terapkan Inpres Protokol COVID-19, Cegah COVID-19

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Aparat penegak hukum memberikan sanksi sosial pada pelanggar protokol kesehatan. SP/ DECOM
Aparat penegak hukum memberikan sanksi sosial pada pelanggar protokol kesehatan. SP/ DECOM

i

SURABAYAPAGHI.com, Lamongan - Warga Lamongan diminta terus taat protokol kesehatan mencegah COVID-19. Jika tidak, aparat penegak hukum akan memberikan sanksi sebagai penerapan Inpres Nomor 6/2020.

Lamongan mulai menerapkan sanksi terhadap warga yang tidak patuh terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020. Sanksi yang diberlakukan di Lamongan saat ini baru sanksi sosial.

"Saat ini kami memberlakukan sanksi sosial terhadap warga yang tidak taat protokol kesehatan sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020," kata Kapolres Lamongan AKBP Harun, Kamis (3/9/2020).

Sanksi sosial tersebut, menurut Harun, di antaranya menyanyikan lagu kebangsaan, hormat bendera dan mengucapkan Pancasila. Hukuman lainnya yang juga diberlakukan yakni push up, menyapu atau membersihkan jalan dan atau fasilitas umum.

"Saat ini sanksi sosial seperti menyanyikan lagu kebangsaan, push up, menyapu, hormat bendera, mengucapkan pancasila dan lain-lain," terangnya.

Harun mengungkapkan, Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dikeluarkan untuk merespons tingginya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Inpres ini isinya tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

"Inpres Nomor 6 Tahun 2020 ini juga di antaranya mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan," tambah Harun.

Hingga saat ini, imbuh Harun, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi aturan dan disiplin menerapkan protokol COVID-19, sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Pihaknya juga terus bergerak ke masyarakat untuk membagikan masker, sambil terus mensosialisasikan pentingnya mentaati protokol kesehatan, di tengah pandemi yang sampai saat ini masih berlangsung.  dsy15

 

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…