Polemik PDIP Dihujat Demokrat: Pancasila Dipakai Untuk Takuti Lawan Politik

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual. SP/ Tangkapan Layar
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual. SP/ Tangkapan Layar

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Maraknya musim pilkada di beberapa daerah membuat banyak fraksi politik semakin memanas. Salah satunya dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI Bambang Purwanto menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani yang berharap Sumatera Barat mendukung negara Pancasila.

Pernyataan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terkait Sumatera Barat masih menjadi polemik.

PDI Perjuangan tidak ingin bernasib sama dengan Partai Demokrat yang terperosok setelah dua periode berkuasa. Partai yang kini berkuasa di pemerintahan itu berupaya menjaga elektabilitas dan memenangi pemilu setelah Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI Bambang Purwanto mengomentari ucapan Puan sebagai bukti bahwa Pancasila hanya dipakai PDIP sebagai alat untuk menakuti lawan politiknya.

"Pernyataan ini sebenarnya sebagai bukti bahwa Pancasila rentan digunakan sebagai alat untuk menekan atau menakut-takuti masyarakat atau lawan politik," kata Bambang, Jumat (4/9/2020).

Bambang menuding PDIP akan menggunakan Pancasila jika kepentingannya terganggu, dengan cara mempertanyakan kesetiaan lawan politik terhadap Pancasila.

Perwakilan Demokrat di Badan Legislasi DPR RI ini juga menyebut kecenderungan itu akan meningkat jika Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) disahkan.

"Apalagi kalau ada UU BPIP, tentu lebih legal untuk menggebuk siapa saja yang tidak sejalan," ujarnya.

Bambang kembali menegaskan partainya tak sepakat dengan pendapat Puan itu. Ia berpendapat dengan tegas bahwa masyarakat Sumbar tak sedikitpun meragukan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Saya yakin kalau masyarakat Sumbar khususnya, dan masyarakat Indonesia yang agamais sudah tentu konsisten menjalankan nilai-nilai Pancasila karena nilai-nilai Pancasila itu rohnya ada di sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa," tutur Bambang.

Sebelumnya, pernyataan Puan Maharani mengundang kritik usai menyampaikan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Pernyataan itu ia ucapkan saat mengumumkan pasangan calon yang diusung PDIP.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan dalam acara yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (2/9/2020).

Pada pilgub Sumatera Barat tahun ini, PDIP akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKB. Mereka akan menghadapi koalisi PKS-PPP yang menngusung Mahyeldi - Audy Joinaldi dan Partai Gerindra yang mengusung Nasrul Abit-Indra Catri.

Tokoh masyarakat Minang, HM Darmizal MS angkat bicara terkait pernyataan Puan Maharani.

Ia menilai, ucapan Puan yang dilontarkan saat pengumuman cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDI Perjuangan itu dinilai oleh Darmizal sebagai slip of the tongue atau keseleo lidah.

 Darmizal yakin sebenarnya Puan Maharani menyampaikan harapan agar masyarakat Minang lebih Pancasilais. 

"Tentu tidak hanya Sumbar akan tetapi seluruh warga negara Indonesia di manapun juga harus lebih Pancasilais," ujar Darmizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2020).

Mantan Komisi Pengawas (Komwas) DPP Partai Demokrat ini berharap, komentar Puan Maharani tidak perlu dibesar-besarkan. Sehingga, hal itu menambah keruh suana politik saat ini.

"Jangan melihat kebelakang. Mari kita lihat ke depan untuk bangsa ini yang lebih maju," pungkas Darmizal.

 Sebelumnya, pernyataan Puan Maharani menyampaikan hal itu saat mengumumkan dukungan kepada para calon kepala daerah gelombang V yang bertarung di Pilkada Serentak 2020.

 “Semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” ujar Puan dalam pengumuman secara virtual, Rabu (2/9/2020).  dsy2

Berita Terbaru

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Kesehatan Gigi Jadi Kunci Tumbuh Kembang Anak, Ketua TP PKK Madiun Ingatkan Peran Ibu

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 20:14 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kesehatan gigi dinilai menjadi salah satu faktor penentu untuk mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu K…

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Komisi D Segera Turun Tangan Atasi Kelangkaan Solar di Tingkat Petani dan Nelayan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur memastikan akan turun tangan menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar yang t…

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

KAI Daop 7 Madiun Pastikan Jalur Aman dan Operasional Normal Pasca-Gempa Pacitan

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 19:02 WIB

SURABAYAPAI.com, Blitar – Gempa berskala 5.6 SR di Pacitan sore tadi ( Sabtu 27 Juni 2026), pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun p…

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Kode "PWL" Terungkap di Sidang, Saksi Sebut Proyek PL Dikonsultasikan ke Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 16:33 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sidang dugaan korupsi berkedok CSR yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi mengungkap adanya kode “PWL” atau Petunjuk Pak Wali…

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Rochim Kerjakan Urugan TPA Tanpa Kontrak, Saksi Sebut Atas Petunjuk Maidi

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 15:27 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Maidi disebut memberi petunjuk langsung terkait pengerjaan urugan di TPA Winongo senilai Rp600 juta yang diklaim sebagai CSR dari PT…

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

DPRD Jatim Soroti Serapan APBD Tidak Maksimal di Proyek Infrastruktur dan BTT

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

Sabtu, 27 Jun 2026 12:01 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya anggaran daerah senilai Rp2,05 triliun tidak terserap hingga akhir Tahun Anggaran 2025. R…