Komisi D DPRD Surabaya: Pemkot Tinjau Ulang Kewajiban Tes Swab

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tama. SP
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tama. SP

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemkot Surabaya rencananya akan segera memberlakukan kembali mewajibkan rapid tes atau tes swab bagi para pendatang yang menginap di Surabaya.

Namun tidak hanya untuk pendatang saja, warga Kota Surabaya yang hendak melakukan perjalanan ke luar Kota Surabaya selama seminggu atau 7 hari berturut-turut, juga diwajibkan untuk menyertakan hasil tes swab bebas dari Covid-19 saat akan masuk ke Kota Surabaya.

Hingga Kamis (16/09/20), sasaran utama dari kebijakan Pemkot Surabaya ialah beberapa pasar, seperti pasar Keputran Selatan dan pasar Keputih.

Hari selanjutnya akan menggelar rapid test di pasar Pasar Gedrek Gunung Anyar pada Jumat (17/09/20). Kegiatan tersebut nampaknya juga di genjot dengan peresmian Labkesda Surabaya di Jalan Gayungsari no 124, Surabaya yang masih di pertanyakan mekanismenya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya meminta para warga Kota Surabaya yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota lebih dari 7 hari, wajib melakukan swab test dan begitu pun sebaliknya kepada masyarakat luar kota yang hendak masuk atau tinggal di Kota Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tama kemudian menyarankan kepada Pemkot Surabaya bila tidak perlu membuat kebijakan yang harus memberatkan banyak lini.

"Jangan melakukan kebijakan itu tanpa melihat resiko kanan kiri kita. Bu Risma harus menghitung ulang jangan sampai sampai aturan ini hanya ikut-ikutan daerah lain. Surabaya ini masih butuh penyangga dari kota-kota lain. Kita ini belum 100% mandiri di Surabaya ini," ucapnya.

Badru melanjutkan bila, Surabaya merupakan kota terbuka, kota dimana tempat perputaran ekonomi yang tidak hanya di hasilkan oleh masyarakat Surabaya saja, tetapi juga penunjang masyarakat kota Surabaya.

"Maka tidak hanya memperhatikan masalah kesehatan tapi apakah dampak sosial dan ekonominya apakah betul. Harus diperhitungkan betul, jangan asal njeplak bikin aturan tanpa melihat sosial ekonomi masyarakat," pungkasnya. byt

Berita Terbaru

Musda Demokrat Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD Jatim 14-20 Agustus

Musda Demokrat Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD Jatim 14-20 Agustus

Rabu, 12 Agu 2026 21:49 WIB

Rabu, 12 Agu 2026 21:49 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA – Tahapan Musyawarah Daerah (Musda) VII DPD Partai Demokrat Jawa Timur memasuki fase penting dengan dibukanya pendaftaran bakal c…

Resep Warisan Keluarga Jadi Inspirasi Menu Lokal, McDonald’s Buka Kompetisi Kuliner 2026

Resep Warisan Keluarga Jadi Inspirasi Menu Lokal, McDonald’s Buka Kompetisi Kuliner 2026

Rabu, 12 Agu 2026 20:21 WIB

Rabu, 12 Agu 2026 20:21 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Resep keluarga yang diwariskan lintas generasi tidak hanya menjadi bagian dari tradisi kuliner, tetapi juga mulai mendapat ruang lebih …

Jelang Muktamar, Kiai Asep Ingatkan Arah Kepemimpinan Abad II Harus Tetap Berakar pada Pesantren

Jelang Muktamar, Kiai Asep Ingatkan Arah Kepemimpinan Abad II Harus Tetap Berakar pada Pesantren

Rabu, 12 Agu 2026 20:14 WIB

Rabu, 12 Agu 2026 20:14 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, arah k…

BSI Gandeng Nasyiatul Aisyiyah, Perluas Akses Keuangan Syariah dan Pembiayaan UMKM

BSI Gandeng Nasyiatul Aisyiyah, Perluas Akses Keuangan Syariah dan Pembiayaan UMKM

Rabu, 12 Agu 2026 17:57 WIB

Rabu, 12 Agu 2026 17:57 WIB

SurabayaPagi, Surakarta — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperluas kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam untuk memperkuat ekosistem ekonomi s…

Dewan Ponorogo Ramai-Ramai Setor Uang Tunjangan, Kejaksaan Amankan Lebih Dari Rp 1 M Di Hari Ke 3

Dewan Ponorogo Ramai-Ramai Setor Uang Tunjangan, Kejaksaan Amankan Lebih Dari Rp 1 M Di Hari Ke 3

Rabu, 12 Agu 2026 17:33 WIB

Rabu, 12 Agu 2026 17:33 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Gelombang pengembalian uang Tunjangan Perumahan (TP) anggota dan pimpinan DPRD Ponorogo terus terjadi pasca Kejaksaan Negeri Ponorogo…

KDMP Desa Jabaran Sudah Berdiri, Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

KDMP Desa Jabaran Sudah Berdiri, Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

Rabu, 12 Agu 2026 16:56 WIB

Rabu, 12 Agu 2026 16:56 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo — Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, kini telah berdiri. Kehadiran koperasi tersebut d…