Komisi D DPRD Surabaya: Pemkot Tinjau Ulang Kewajiban Tes Swab

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tama. SP
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tama. SP

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemkot Surabaya rencananya akan segera memberlakukan kembali mewajibkan rapid tes atau tes swab bagi para pendatang yang menginap di Surabaya.

Namun tidak hanya untuk pendatang saja, warga Kota Surabaya yang hendak melakukan perjalanan ke luar Kota Surabaya selama seminggu atau 7 hari berturut-turut, juga diwajibkan untuk menyertakan hasil tes swab bebas dari Covid-19 saat akan masuk ke Kota Surabaya.

Hingga Kamis (16/09/20), sasaran utama dari kebijakan Pemkot Surabaya ialah beberapa pasar, seperti pasar Keputran Selatan dan pasar Keputih.

Hari selanjutnya akan menggelar rapid test di pasar Pasar Gedrek Gunung Anyar pada Jumat (17/09/20). Kegiatan tersebut nampaknya juga di genjot dengan peresmian Labkesda Surabaya di Jalan Gayungsari no 124, Surabaya yang masih di pertanyakan mekanismenya.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya meminta para warga Kota Surabaya yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota lebih dari 7 hari, wajib melakukan swab test dan begitu pun sebaliknya kepada masyarakat luar kota yang hendak masuk atau tinggal di Kota Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tama kemudian menyarankan kepada Pemkot Surabaya bila tidak perlu membuat kebijakan yang harus memberatkan banyak lini.

"Jangan melakukan kebijakan itu tanpa melihat resiko kanan kiri kita. Bu Risma harus menghitung ulang jangan sampai sampai aturan ini hanya ikut-ikutan daerah lain. Surabaya ini masih butuh penyangga dari kota-kota lain. Kita ini belum 100% mandiri di Surabaya ini," ucapnya.

Badru melanjutkan bila, Surabaya merupakan kota terbuka, kota dimana tempat perputaran ekonomi yang tidak hanya di hasilkan oleh masyarakat Surabaya saja, tetapi juga penunjang masyarakat kota Surabaya.

"Maka tidak hanya memperhatikan masalah kesehatan tapi apakah dampak sosial dan ekonominya apakah betul. Harus diperhitungkan betul, jangan asal njeplak bikin aturan tanpa melihat sosial ekonomi masyarakat," pungkasnya. byt

Berita Terbaru

Perdana, Konferensi MWCNU Kalitengah Gunakan Mekanisme Hasil Muktamar Ke-35 NU

Perdana, Konferensi MWCNU Kalitengah Gunakan Mekanisme Hasil Muktamar Ke-35 NU

Sabtu, 03 Okt 2026 16:55 WIB

Sabtu, 03 Okt 2026 16:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kalitengah, Kabupaten Lamongan, menjadi momentum penting bagi perjalanan o…

Sampoerna University Roadshow ke Surabaya, Soroti Kebutuhan Kompetensi Lulusan di Era Global

Sampoerna University Roadshow ke Surabaya, Soroti Kebutuhan Kompetensi Lulusan di Era Global

Sabtu, 03 Okt 2026 15:29 WIB

Sabtu, 03 Okt 2026 15:29 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Kebutuhan tenaga kerja yang adaptif dan memiliki kompetensi lintas disiplin menjadi salah satu tantangan pendidikan tinggi di tengah p…

LKBB King Cobra Season 3 Meriah Digelar, Dorong Generasi Muda Tangguh dan Berjiwa Nasionalisme

LKBB King Cobra Season 3 Meriah Digelar, Dorong Generasi Muda Tangguh dan Berjiwa Nasionalisme

Sabtu, 03 Okt 2026 15:27 WIB

Sabtu, 03 Okt 2026 15:27 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Sidoarjo - Yayasan Perguruan Al-Islam (YAPALIS) Krian kembali menggelar Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) King Cobra Season 3 t…

Apa Itu Blockchain dan Perbedaanya dengan Mata Uang Kripto? 

Apa Itu Blockchain dan Perbedaanya dengan Mata Uang Kripto? 

Sabtu, 03 Okt 2026 07:47 WIB

Sabtu, 03 Okt 2026 07:47 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya- Blockchain dan mata uang kripto sering disebut di dalam pembahasan yang sama. Keduanya memang berkaitan erat, namun blockchain dan …

Melebihi Batas Tinggi Muatan, Sebuah Truk Menabrak Gapura di Blitar

Melebihi Batas Tinggi Muatan, Sebuah Truk Menabrak Gapura di Blitar

Jumat, 02 Okt 2026 12:53 WIB

Jumat, 02 Okt 2026 12:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Suara benturan keras di Gapuro pintu masuk Desa Silukosewu Kec.Gandusari Kabupaten Blitar, kagetkan warga sekitar dan pengguna jalan…

Kapolri Suyudi Larang Polisi Rekayasa Kasus

Kapolri Suyudi Larang Polisi Rekayasa Kasus

Jumat, 02 Okt 2026 08:18 WIB

Jumat, 02 Okt 2026 08:18 WIB

Gelisah dengan Fenomena No Viral No Justice…