SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Situasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kota Surabaya tahun ini nampaknya semakin panas.
Dua paslon sudah saling lapor ke bawaslu hingga menurunkan tim hukum. Salah satu yang Paslon yang mencolok, adalah paslon yang mencuri start terlebih dahulu dengan menggarap RT/RW menggunakan dana APBD berkedok dana orang miskin dan program smart city.
Menurut Surokim Abdussalam selaku peneliti senior Surabaya Survey Center atau SCC dan Dekan Fisib Universitas Trunojoyo Madura, dalam situasi head to head memang tidak bisa dihindari tensinya akan cenderung menghangat, maka butuh kesadaran dan kedewasaan politik semua pihak.
"Sikap saling melapor ke bawaslu sebenarnya menurut saya adalah bentuk dari praktik politik yang saling meniadakan dan nirrespek sehingga cenderung menuju win and lose contestation," katanya.
Menurutnya, masing-masing tim sukses bisa mengendalikan hasrat berpolitik dengan mengedepankan virtue (nilai) saling respek dan saling memuliakan.
"Tidak semua karena motif saling mengalahkan dan dikonversi untuk urusan mendapat insentif elektoral. Saya pikir harus ada sikap-sikap politik yang lebih dewasa sehingga kontestasi bisa berlangsung damai dan sehat," terangnya.
Dikatakannya, jika hal tersebut terus menerus mengembangkan sikap saling melapor maka akan terjadi disfungsional terhadap kualitas demokrasi yang lebih menempatkan dan menekankan persaudaraan diatas persaingan kompetisi.
"Selain itu opini publik juga akan cenderung negatif terhadap paslon sendiri apalagi situasi pandemi bagaimana sensitifitas empati politik amat diperlukan dan dikedepankan. Jadi harus cerdas dalam mengembangkan sikap politik yang elegan, salah satunya ya saling memuliakan dan memberi respek," terangnya.
Disinggung soal bagiamana salah satu Paslon yang di duga menggunakan anggaran APDB dengan melibatkan program smart city, dirinya berpendapat bila kompetisi dan kontestasi harus bersifat elegan.
"Intinya kompetisi dan kontestasi harus fair dan elegan sejauh mungkin menghindari hal hal yang bisa mematik konflik dan respons negatif sehingga pilkada bisa menjadi ajang terhormat merebut dan meraih kekuasaan," tandasnya.
Intensitas Ketat
Sementara itu, pakar ilmu politik Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, Dr. Andi Suwarko, M. Si mengungkapkan bila sesungguhnya merefleksikan bahwa intensitas kontestasi semakin ketat.
"Ini sesungguhnya hal yang wajar. Jadi Paslon hanya 2 pasang calon, apalagi sebagian besar partai yang duduk di parlemen itu mendukung non incumbent. Sedangkan Paslon yang di dukung incumbent itu hanya di dukung sedikit partai," ungkapnya.
Menurutnya, kekuatan politik masing-masing Paslon ini cukup berimbang. Masing-masing memiliki peluang yang hampir sama untuk memenangkan kontestasi. "Maka efeknya itu membuat intensitas Kontestasi itu semakin sengit dan semakin mendekati hari hari - H kontestasinya akan semakin tinggi," katanya
Andi mengatakan bila strategi yang digunakan oleh salah satu Paslon di duga menggunakan dana APBD pada umumnya bukanlah sesuatu hal yang baru.
Umumnya Manfaatkan APBD
"Itu sesungguhnya strategi biasa, jadi kalau Paslon yang di dukung incomben itu memang pada umumnya memanfaatkan apbd, memanfaatkan birokrasi, menggunakan fasilitas pemerintahan untuk membackup atau mensuport calon yang di dukung," terangnya.
"Itu biasa dilakukan oleh Paslon yang di dukung incumbent di banyak tempat. Jadi bukan hal yang baru sesungguhnya, kalau kemudian itu dilakukan maka itu biasa saja. Cuma kan persoalannya itu melanggar peraturan dalam kontestasi dan etika atau tidak. Itu kan sesungguhnya semestinya itu tidak dilakukan. Akan lebih fair kalau kemudian bermain itu dalam rangkah aturan juga dalam koridor etis," imbuhnya.
Baginya, bila ada tim sukses yang melanggar aturan maka akan berdampak pada kontraproduktif pada masyarakat Kota Surabaya. "Kalau ada calon atau tim sukses yang menggunakan cara-cara yang melanggar aturan dan etika itu nanti akan kontraproduktif pada masyarakat kota Surabaya yang relatif terdidik," pungkasnya. byt
Editor : Moch Ilham
