SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia. Seperti halnya di Provinsi Jawa Timur.
Di Jawa Timur, para pekerja/buruh meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar UU Omnibus Law Cipta Kerja ditangguhkan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bahwa pihaknya memang telah mengirim surat kepada presiden kemarin Kamis, (08/10/2020) perihal penangguhan UU Cipta Kerja.
"Kan dulu mereka sudah melakukan aksi minta pemprov mengirim surat. Dulu kita juga sudah menyampaikan aspirasi mereka kepada presiden sebelum disahkan (UU Cipta Kerja, red)," katanya kepada jurnalis di Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (09/10/2020) sore.
Setelah disahkan, papar Khofifah, rupanya mereka juga ingin kembali menyampaikan aspirasinya kepada presiden. Jadi pemprov meneruskan aspirasi para buruh, para pekerja JawaTimur kepada presiden.
"Maka kemarin, perwakilan dari tiga asosiasi besar di Jawa Timur, yakni KSPSI, FSMPI, SBSI inilah yang kemudian menyampaikan, agar aspirasinya diteruskan melalui surat Gubernur Jatim kepada Presiden Jokowi," pungkasnya. suf
Editor :
Moch Ilham
Berita Terbaru
Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB
Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…
Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB
Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…
Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB
Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…
Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB
Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB
MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…
Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB
Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Mohammad Lukmanul Hakim mengatakan pihak LPDP bakal meminta keterangan AP hari ini.
"Dalam…
Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB
Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Golkar meminta syarat penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dievaluasi karena selama ini hanya bisa dipenuhi…