SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Program bantuan seragam gratis bagi siswa SD-SMP negeri maupun swasta se-Kota Pasuruan memunculkan masalah.
Bantuan hibah pemerintah Kota Pasuruan yang di lelang tahun 2019 dan berakhir gagal lelang tersebut dinilai memojokan institusi DPRD Kota Pasuruan.
Hal itu diungkap Ketua DPRD Kota Pasuruan, H. Ismail Marzuki Hasan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar)DPRD Kota Pasuruan dan Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kota Pasuruan, Jumat (09/10) malam.
Ismail mengklarifikasi pesan tertulis di media sosial instagram milik Raharto Teno yang menjadi biang masalah ini. Dalam tulisan di instagramnya, Raharto Teno menyebut, salah satu alasan program bantuan seragam sekolah tersebut gagal masuk di APBD tahun 2020, karena ada fraksi di DPRD Kota Pasuruan yang sengaja menahan untuk tidak dilaksanakan dulu dengan alasan tahun politik.
Ismail menanyakan hal tersebut kepada timgar yang dipimpin Pj. Sekda Anom Surahno. Menurut Ismail, tulisan tersebut memojokan institusi wakil rakyat yang berdampak buruk terhadap proses pembangunan di Kota Pasuruan.
"Saya bertanya kepada timgar yang hadir disini, siapa yang menjadi pembisik Teno (Raharto Teno Prasetyo), karena Teno tidak ikut dalam pembahasan program bantuan seragam gratis itu, " tanyanya dengan nada tinggi.
Padahal, lanjut Ismail, seluruh fraksi mendukung dan mendorong program tersebut yang dinilai bisa meringankan beban orang tua murid.
"Tidak satupun fraksi menolak usulan tersebut. Malah mendorong program yang bisa meringankan beban orang tua murid ini untuk segera terwujud. Sbab, untuk urusan membangun Kota Pasuruan, kita tanggalkan dulu baju partai. Ayo kita bersama-sama membangun kota tercinta ini, "jlentreh Ismail.
Ismail menambahkan, tidak hanya program seragam gratis yang didukung, program bantuan untuk dampak ekonomi wabah Covid-19 pun legislatif mendukung program pemkot Pasuruan.
"Mestinya, dana tunai diberikan sebesar Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan sesuai dengan kebijakan pusat, oleh Pemkot Pasuruan bantuan uang tunai itu diberikan sebesar Rp 200 ribu setiap bulan selama sembilan bulan. Karena pertimbangan untuk kebaikan warga Kota Pasuruan, kami setujui dan kami dukung program tersebut, "ucap Ketua DPRD Kota Pasuruan ini.
Mendapat pertanyaan klarifikasi Ismail, Pj. Sekda Kota Pasuruan, Anom Surahno mengatakan, permasalahan seperti ini kedepan tidak akan ada lagi. " Mari kita bangun komunikasi dengan baik. Kalau komunikasi terjalin dengan baik, tidak akan ada masalah seperti ini lagi," jelas Anom.
Editor : Moch Ilham
