Dewan Minta Komite ASN Selidiki OPD Pemkot Tidak Netral

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Komite ASN turun ke Surabaya melakukan penyelidikan terhadap OPD yang tidak netral. SP/Alqomar
Komite ASN turun ke Surabaya melakukan penyelidikan terhadap OPD yang tidak netral. SP/Alqomar

i

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dugaan ASN tidak netral dalam Pilwali Surabaya 2020 semakin tampak. Karenanya, kalangan dewan meminta Komite ASN turun ke Surabaya melakukan penyelidikan. Terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang diam-diam membantu suksesi Eri Cahyadi-Armuji.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta Komisi ASN turun ke Surabaya karena dugaan ketidaknetralan ASN mulai tampak mata. Mereka sudah melanggar sumpah dan janji untuk berkhidmat kepada negara, bukan melayani kepentingan Tri Rismaharini. 

"Bawaslu juga proaktif, panwascam tidak hanya datang ke tempat acara untuk melihat jumlah peserta sesuai aturan atau gak," ujarnya.

Toni, sapaannya, mengaku mendapat laporan dari masyarakat beberapa OPD Pemkot Surabaya membantu Eri Cahyadi memenuhi kebutuhan dan keluhan warga. Beberapa kali bantuan itu turun atas permintaan Eri Cahyadi kepada Kepala Dinas OPD Pemkot Surabaya. 

"Situasi ini sudah kita duga pasti terjadi, makanya waktu pengesahan APBD 2020, kita ingatkan Bu Risma untuk komitmen tidak menggunakan APBD untuk kepentingan kontestasi. Tapi dengan adanya laporan masyarakat, kita simpulkan Risma diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang, menggunakan APBD untuk kepentingan suksesi calon penerusnya," ungkapnya.

Menurutnya, kepala OPD yang mau diperintah Eri Cahyadi untuk membantu keluhan dan kebutuhan warga tentu melanggar aturan. Mereka terlibat dalam suksesi politik Eri-Armuji. Sebagai ASN mereka sudah tidak netral. 

Ketua DPD II Golkar Kota Surabaya ini mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Pemkot Surabaya sepanjang sesuai norma aturan yang diperbolehkan. Mereka harus menolak APBD digunakan untuk suksesi Eri-Armuji.

Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mengutuk keras Tri Rismaharini yang tidak netral. Bahkan, beberapa kepala OPD diduga turut membantu Eri Cahyadi yang notabene anak buah Tri Rismaharini. 

"Pemkot gak netral, sudah memihak dari awal, mereka mendukung paslon 1," ujarnya.

Politisi PKB ini memandang, banyak bantuan Pemkot Surabaya turun di masa kampanye. Tentu saja, masyarakat akan menilai bantuan itu menjadi sarana politik Risma untuk mensukseskan Eri-Armuji. 

"Atas nama pemkot, tapi hakikatnya itu membantu Eri, bu Risma gak netral," tukasnya.

Desakan dewan untuk komite ASN turu ke surabaya ini sangat berdasar, dikarenakan Semua program pemkot dikeluarkan di bulan kampanye, tidak hanya itu, terdapat sejumlah daerah yang didatangi Paslon nomor 1, apa yang menjadi permintaan masyarakatnya langsung ditindaklanjuti oleh dinas terkait di pemkot surabaya seperti pemberian bibit yang langsung dibantu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Begitu juga permintaan penerangan Jalan Umum dan penggantian lampu LED, DKRTH Surabaya langsung turun tangan, bahkan beredar foto sejumlah orang dengan gaya 1 jari berada di depan mobil DKRTH yang sedang mengganti lampu diduga menunjukan dukungan pada Paslon nomor 1. Alq

 

Berita Terbaru

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…