Pemkot Batu Akan Gelar Operasi Yustisi Hingga Akhir November

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pengendara didapati tidak menggunakan masker saat di Jalan Trunojo, Kecamatan Batu. SP/ JT
Pengendara didapati tidak menggunakan masker saat di Jalan Trunojo, Kecamatan Batu. SP/ JT

i

SURABAYAPAGI, Batu - Angka pelanggar Prokes Covid-19 di Kota Batu mengalami penurunan. Meski demikian Pemkot Batu tetap terus melakukan Operasi Yustisi dan Cipta Kondisi untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19 di beberapa pusat keramaian setiap hari, Senin (19/10/2020).

Saat ini, jumlah tersebut turun hingga setengahnya. Jika dibandingkan sejak diterapkannya denda di tempat beberapa waktu lalu, tercatat ada 20-40 pelanggar dalam sehari.

Tercatat dalam operasi yang digelar pada Minggu (18/10/2020) itu hanya ada 17 pelanggar. Seperti halnya pada operasi yustisi yang dilaksanakan satuan tugas (satgas) oleh Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, dan Dishub dibeberapa ruas jalan.

“Semakin hari angka pelanggaran mengalami penurunan. Dengan menurunnya angka tersebut masyarakat mulai disiplin akan pentingnya protokol kesehatan,” ujar Kepala Satpol PP Kota Batu, M. Nur Adhim. 

Menurutnya, Sudah banyak warga yang mulai disiplin dan mengerti pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Kebanyakan yang ditemukan saat terjaring operasi tersebut rata-rata tidak menggunakan masker dengan benar. Misalnya menurunkan masker di bawah hidung hingga dagu. 

Tindakan yang dilakukan oleh petugas pun dengan memberikan teguran dan sosialisasi.

“Kami memberikan teguran dan sosialisasi. Kemudian ada juga yang diberikan sanksi berupa push up, tapi tidak semua dilihat dari kondisi fisik dari pelanggar tersebut,” imbuhnya.

Rencananya operasi yustisi itu akan digelar hingga akhir bulan November mendatang. Dalam sehari operasi itu digelar pada pagi, sore, dan malam. 

“Dengan upaya ini semoga masyarakat disiplin pentingnya protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir,” tutup mantan Camat Junrejo ini. Dsy7

 

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…