.jpg)
Klaim Risma Beri Makan Gratis Kepada 35 ribu Warga Kota Setiap Hari, Gunakan Dana APBD, saat Eri Cahyadi, Ketua Bappeko Surabaya. Ironisnya Program Sedot Dana APBD Sebesar Rp 288 Miliar, dilakukan Jelang Pilwali Surabaya 2020. Beda dengan MA yang Bersodaqoh, Beras ke Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19, dari Uang Pribadinya
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Eri Cahyadi, menjadi calon Wali Kota Surabaya diduga sudah dibranding sejak dua tahun lalu saat diangkat menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Sasaran program-program yang disiapkan Bappeko Surabaya saat ia pimpin sejak dua tahun terakhir, yakni menggarap warga miskin di Surabaya. Eri saat masih menjadi Kepala Bappeko, punya target mengentaskan kemiskinan di kota Surabaya pada tahun 2020 sebanyak 800 ribu jiwa. Dari program itu, muncul program pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dituangkan di dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 58 tahun 2019. Selain itu, juga program permakanan, yang diduga sudah disiapkan oleh Wali Kota Tri Rismaharini dengan anggaran kurang lebih Rp 288 Miliar dalam setahun. Serta program bedah rumah yang dalam dua tahun Pemkot sudah membedah rumah 3.544 rumah warga miskin.
Tak heran, beberapa anggota DPRD Surabaya mempertanyakan program-program Pemkot yang diduga “disiapkan” Wali Kota Risma untuk Eri Cahyadi untuk meneruskan kepemimpinan Risma. Beberapa anggota DPRD juga meminta bersama-sama mengawasi penggunaan APBD Surabaya yang rawan diselewengkan oleh “petahana” yakni Eri Cahyadi. Karena dari anggaran APBD Surabaya untuk warga miskin, Eri diduga “curi start” menggaet simpatisan sebelum dirinya direkom oleh PDIP.
Permakanan dan Rutilahu
Dari data yang dihimpun Surabaya Pagi, urusan makanan pernah “dipamerkan” Wali Kota Risma, saat Eri masih menjadi Kepala Bappeko. Risma mengklaim memberikan makan gratis kepada 35 ribu warga setiap hari. Pemkot harus menggelontor dana Rp 787.500 juta per hari, Rp 23,6 miliaran per bulan, dan setahun mencapai Rp 288 miliar. Jumlah yang fantastis hanya untuk makanan. Besarnya anggaran itu dengan asumsi harga makanan, minum dan snack Rp 22.500. Namun sumber dana semua itu bukan dari kantung pribadi Risma, melainkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) alias uang rakyat dari pajak.
Selain itu, program yang menyangkut warga miskin, yakni bedah rumah atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu), juga dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2017, sudah membedah 3.544 rumah. Dari data yang dihimpun harian Surabaya Pagi dan SURABAYAPAGI.com, masing-masing memiliki nilai renovasi rumah yang berbeda. Misalnya untuk tipe I nilai perbaikannya mencapai Rp 5 juta sedangkan tipe II Rp 15 juta, tipe III Rp 25 juta dan tipe IV Rp 30 juta.
Bila dihitung secara rata, bila biaya pembangunan perbaikan Rp 25 juta, dikali 1,000 rumah, sudah mencapai Rp 25 Miliar. Sementara bila perbaikan tipe IV, Rp 30 juta, dikali 1,000 rumah sudah Rp 30 Miliar.
Atas hal inilah, bahwa Eri yang dianggap “curi start” kampanye gandeng warga miskin, beberapa anggota DPRD Surabaya menyoroti mantan Kepala Bappeko Surabaya ini. Bahkan, DPRD Surabaya meminta untuk mengawasi anggaran APBD Surabaya yang dikelola Wali Kota Risma.
Cara Orde Baru
Mahfudz, politisi PKB yang juga sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, melihat cara Eri Cahyadi yang diduga sudah sejak awal membranding dalam Pilwali Surabaya 2020, dianggapnya tidak baik. "Inilah cara orde baru yang dipakai, cara ini tidak baik," kata Mahfudz, Minggu (1/11/2020).
Apalagi, tambah Mahfudz, Eri Cahyadi diduga sejak menjadi Kepala Bappeko sudah menjaring simpati warga Surabaya, khususnya warga kurang mumpu dengan beberapa programnya seperti program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), program permakanan dan bedah rumah atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga Smart City.
"Kalau sampai ini benar, saya sangat kasihan dengan warga. Sejak awal, Eri memang sudah tidak punya etika. Sangat tidak wajar. Dan sudah terlihat sejak awal di Bappeko, Eri memanfaatkan dana APBD Surabaya untuk membranding dirinya sendiri, " tegas Mahfudz.
Rawan Ditunggangi
Sementara, anggota Fraksi Demokrat-NasDem Imam Syafii mengkomentari dan apresiasi program permakanan Pemkot dengan sasaran warga miskin. Namun, Imam menyoroti program tersebut dilakukan menjelang Pilwali Surabaya 2020. Apalagi, sudah dibentuk Perwali Surabaya.
“Hal inilah terlihat tampak murni bantuan sosial. Akan tetapi rawan ditunggangi kepentingan politis,” ujar Imam.
Kekhawatiran Imam bukannya tanpa alasan. Pasalnya, dana program makanan kepada MBR tersebut masuk ke dana kelurahan. Ia khawatir program tersebut untuk pencitraan pejabat Pemkot Surabaya yang ikut Pilwali Surabaya 2020. Yakni Eri Cahyadi.
Hal inilah yang lantas membuat publik menduga kalau program makanan maupun program-program sosial lainnya, merupakan bentuk pencitraan yang didukung APBD. Oleh sebab itu, Imam mengimbau kepada masyarakat untuk memahami kalau asal-usul dana kelurahan itu merupakan perintah Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bukan dari Walikota Tri Rismaharini maupun pejabat Pemkot lainnya. "Dana kelurahan itu bukan program pribadi, tapi perintah presiden melalui Mendagri," tandas politisi NasDem ini.
Tak Berbasis Kemanusiaan
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Arif Fathoni menilai, sejak awal tahun 2020, khususnya saat munculnya dampak Pandemi Covid-19 terhadap sosial, ekonomi, kemiskinan di Surabaya tidak berbasis kemanusiaan, tetapi ada kepentingan untuk kontestasi Pilwali Surabaya 2020.
"Ketika pada masa awal Pandemi Covid-19 di bulan Maret, April, Mei, masyarakat Surabaya begitu terdampak dan terpukul. Banyak masyarakat yang dirumahkan, banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi karena mereka tidak bisa bekerja lagi. Pemkot Surabaya tidak segera mendistribusikan anggaran dari APBD sebesar Rp 164 miliar untuk kepentingan sembako bagi 260 ribu KK dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Padahal saat itu dampak Covid-19 begitu nyata," terang Fathoni.
"Artinya, kalau Pemerintah Kota Surabaya komitmen terhadap kemanusian, mestinya sejak April, Mei, Juni sudah didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkannya, karena anggarannya sudah ada. Rakyat luwe (lapar) segera diberikan sembako, wong anggarannya ada kok," tambahnya.
MA Shodaqoh Uang Pribadi
Toni yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya ini meminta kepada semua pihak untuk mengawasi, jangan sampai bantuan dari negara yang bersumber dari uang rakyat, petani, tukang becak tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Pilwali Surabaya 2020. "Saya yakin jika ada 10 orang dari petani, tukang becak, nelayan yang membayar pajak, kemudian ditanya danannya digunakan untuk kepentingan politik kepentingan pilwali. Dari 10 orang, ada 9 orang tidak mengikhlaskannya. Karena mereka sudah menanggung beban ekonomi," tambah dia.
"Berbeda ketika Pak Machfud Arifin (calon wali kota Surabaya nomor urut 2) bersodaqoh, memberikan bantuan beras ke masyarakat yang terdampak ekonominya karena pandemi Covid-19. Itu upaya untuk meringankan beban masyarakat dari uang pribadinya beliau," tutur Toni.
Di saat rakyat sudah bersusah payah berdiri dan bertahan melawan pandemi, tiba-tiba bantuan mau dicairkan. "Masyarakat bisa menilai. Mana yang tulus urusan kemanusian dan mana yang tidak," paparnya.
Awasi Penggunaan APBD Surabaya
Terpisah, Komisi A DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba menilai, Eri Cahyadi yang dalam dua tahun terakhir sebagai Kepala Bappeko Kota Surabaya, berpotensi menggunakan dana APBD Surabaya. Baik itu sebelum direkom ataupun saat ini masa-masa kampanye.
Jangan sampai APBD ini dibuat momentum oleh oknum pemerintah Kota Surabaya untuk memenangkan calon yang berasal dari ASN," ujar Habiba.
Habiba yang juga sebagai Wakil komisi A DPRD kota Surabaya menegaskan, pihaknya sebagai fungsi pengawasan dan budgeting akan ektra fokus mengawasi APBD.
"Tapi kami untuk menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting akan lebih ekstra dalam pengawasan APBD Kota Surabaya dan kami berharap kepada seluruh warga kota Surabaya," tegas Habiba. tim
Editor : Moch Ilham
