SEMARANG - Komisi D DPRD Jawa Timur terus berupaya agar pembangunan Jalur Lintas Salatan (JLS) atau Pantai Selatan (Pansela) dapat segera diselesaikan. Pemerintah pusat diyakini akan membantu proyek yang digagas sejak 2002 tersebut.
Pada Forum Komunikasi (Sinergitas) yang digagas Komisi D DPRD Jatim, Selasa (24/11/2020), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan hal tersebut. "Pansela, terutama dari arah Jogjakarta ke Timur mulai dikerjakan," kata Dirjen PU Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian dalam forum tersebut.
Hedy sepakat bahwa jalan menjadi salah satu mobilitas penunjang kehidupan ekonomi warga. Oleh karenanya, pemerintah saat ini terus menuntaskan proyek jalan, terutama jalan bebas hambatan.
Pun demikian dengan Pansela, ada sejumlah sumber pendanaan yang disiapkan. Pertama, pinjaman dari Islamic Development Bank, hingga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.
Pemerintah pusat saat ini memetakan daerah mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. "Kami pilih ruasnya mana dahulu yang paling mungkin dibiayai," kata Hedy dalam diskusi yang berlangsung di Semarang tersebut.
Pemerintah pusat menyebut tak bisa bergerak sendiri. Pihaknya memerlukan dukungan kerjasama untuk menuntaskan proyek tersebut. Pihaknya mencontohkan peluang kerjasama yang telah dilakukan.
Bukan hanya dengan Pemerintah Provinsi. Lebih jauh, juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota.
Misalnya ruas Pansela yang menghubungkan Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Saat ini, telah mencapai galian tanah dan pemetaan trase jalan.
Jalur sepanjang 17,78 km itu ditargetkan rampung pada 2021. Berdasarkan gambaran yang sudah ada, akan berdiri rest area besar yang memilki pemandangan menghadap ke laut.
"Kami kerjasama membuka rest area dengan Pemda. Kami siapkan lahan untuk rest areanya, kemudian dikembangkan oleh pemda untuk memasarkan produk-produk UMKM," katanya.
Pada prinsipnya, pemerintah pusat juga ingin memastikan bahwa jalan yang telah dibangun dapat mengungkit ekonomi setempat. Sehingga, perlu adanya kajian matang oleh pemerintah setempat untuk memetakan potensi daerah yang bisa diangkat.
Misalnya, produk pertanian, pariwisata, atau lainnya. Sebab, banyak daerah yang telah membuka jalan baru namun tak kunjung mendatangkan investor.
"Kami harap bukan hanya sekadar rencana pengembangan kawasan. Namun, perlu realitas yang bisa mendatangkan investor sehingga mau menanamkan investasi di daerah setempat," katanya.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto berharap pemerintah pusat bisa segera ambil bagian penyelesaian proyek tersebut. Mengingat, masih besarnya sisa jalan yang harus dituntaskan.
Panjang Jalur Pansela di Jawa Timur mencapai 684,31 km yang dimulai sejak 2002. Namun, dari jumlah tersebut masih menyisakan 301,18 km yang belum selesai dikerjakan.
Saat ini, 86,48 km di lot 6,7,8, dan 9 sedang dikerjakan dan dananya berasal dari pinjaman Islamic Development Bank (IDB). "Jadi yang belum tersentuh 214,70 KM. Kemudian 47,19 KM belum dibebaskan," kata Politisi Demokrat ini.
Anggaran yang dibutuhkan Rp4,784 triliun. "Kami terus mendorong selesainya proyek ini dan akan menjadi landmark yang akan kami persembahkan kepada masyarakat Jatim di pesisir selatan ketika kami selesai menjabat di 2024," katanya.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menyebut pansela menjadi pengungkit untuk mengurangi disparitas di Jatim. Mengingat, saat ini industri hanya terpaku di enam daerah besar dari total 38 kabupaten/kota di Jatim.
Yakni, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan dan Kediri. "Satu hal yang menyebabkan disparitas tinggi adalah pembangunan infrastruktur jalan masih mengalami hambatan," kata Anik.
Total dari yang belum dibangun, paling banyak belum selesai penanganannya ada di Kabupagen Trenggalek sepanjang 39,57 KM, di Kabupaten Tulungagung sepanjang 21,4 KM, Kabupaten Malang sepanjang 4,4 KM, Kabupaten Jember sepanjang 56,4 KM, dan Kabupaten Banyuwangi sepanjang 19,10 KM. rko
Editor : Redaksi
