SURABAYAPAGI.COM, Sampang – Paguyuban penghuni Perumahan Guru Jalan Syamsul Arifin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa timur, wadul dan melakukan audiensi di DPRD Sampang, Senin (7/12). Mereka itu, wadul ke dewan membahas tentang keputusan pemerintah daerah yang akan melakukan pengosongan rumah dinas (Rumdin) guru atau kepala sekolah (Kasek) yang berada di kecamatan kota.
Rombongan paguyuban penghuni perumahan guru langsung diterima anggota komisi I, II dan IV DPRD Sampang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Saryono didampingi Kabid Aset Bambang Indra Basuki. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) juga hadir dalam kesempatan tersebut.
Baca Juga: Pj Bupati Sampang Ngacir Saat Didemo Ribuan Massa
Pada kesempatan pertama dalam pemaparannya, Ketua DPRD Sampang Fadol mempertanyakan perihal izin tinggal atau menempati rumah dinas (Rumdin) guru. Pihaknya ingin mengetahui secara detail, terkait izin dan regulasi dari pemerintah.
“Dalam hal ini apakah sudah sesuai regulasi atau tidak,” ujar Fadol.
Menanggapi pertanyaan Ketua dewan tersebut, Kepala BPKAD Sampang Saryono menegaskan, bahwa rencana pengosongan rumdin tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Dia mengklaim, pengosongan merupakan upaya melakukan penertiban aset daerah.
“Penertiban ini berdasarkan adanya rekomendasi BPK dan KPK pada pemeriksaan tahun 2019, dalam hal ini telah direkomendasikan untuk melakukan pendataan ulang semua aset yang dimiliki pemerintah daerah,” katanya.
Baca Juga: Harga Sempat Anjlok, Petani Garam di Sampang Siap Produksi Lebih Awal
Saryono menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK dan KPK itu, bupati Sampang telah menindaklanjutinya dalam rapat evaluasi pendapatan asli daerah (PAD). “Bahwa semua penghuni penghuni yang ditempati guru khususnya di jalan Syamsul Arifin untuk dilakukan pendataan ulang,” ungkap Saryono.
“Kami sebagai pengelola aset secara umum, melaporkan apa yang ada kepada bapak bupati pada 23 September. Dalam hal ini pihaknya, sudah melakukan komunikasi dengan pihak Disdik, selaku OPD yang berwenang dalam izin penempatan," ujarnya.
Sementara itu, salah satu anggota paguyuban, Husni Tamrin mengatakan, jika merujuk pada surat pemberitahuan yang dilayangkan Sekdakab Sampang, keputusan tentang penyerahan kunci dan meninggalkan rumdin bersifat final. Dia mengaku sudah mencermati isi surat tersebut dengan seksama.
Baca Juga: Kadisdik Minta Fair, Penilaian Jangan Ditutup-tutupi Baik Itu Anggaran
“Namun hal tersebut mempengaruhi psikis kami, apalagi saat ini kami sibuk mempersiapkan soal-soal ujian siswa,”ungkap Husni.
Husin berharap, melalui wadul dan audiensi yang dilaksanakan tersebut Pemkab Sampang bisa memberi solusi terbaik terkait pengosongan rumdin. Dia meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan tersebut sebelum diterapkan di lapangan.
“Kami akan tetap mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah jika kalau memang sudah bersifat mutlak. Namun sebelum itu, kami berharap pemerintah dapat mengkaji ulang keputusannya,” pintanya. gan
Editor : Moch Ilham
