Penyelundupan Barang dari Luar Negeri Marak Terjadi di Selat Malaka

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Caption: Ilustrasi kapal pengangkut barang. Sp/pixabay
Caption: Ilustrasi kapal pengangkut barang. Sp/pixabay

i

SURABAYAPAGI,Surabaya  - Peredaran barang-barang ilegal di wilayah Selat Malaka, seringkali terjadi dan sulit dihapus tumpas. Dengan banyaknya pulau-pulau kecil, lalu lintas barang-barang ilegal pun sulit terhindarkan.

Barang yang selundupkan pun sangat beragam, mulai dari pakaian bekas sampai motor gede (moge), menjadi komoditas yang tak luput diselundupkan ke wilayah Selat Malaka.

"Banyak sekali, kebanyakan mereka gunakan pelabuhan tikus," kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI) Bea Cukai Tanjung Perak,Sulaiman, Selasa (14/12/2020).

Pelabuhan tikus yang dimaksud adalah pelabuhan yang berada  di pulau-pulau kecil Selat Malaka.

"Jadi petugas kita kesusahan untuk mendeteksinya," katanya

Kendati begitu, Sulaiman mengaku pihak bea cukai telah memiliki strategi khusus dalam mengantisipasi terjadinya penyelundupan di wilayah tersebut.

Salah satunya adalah menerapkan manajemen resiko dengan membentuk Pangkalan Sarana Operasi atau PSO.

PSO sendiri lanjutnya berada di empat titik. Secara berturut-turut keempat titik PSO tersebut berada di Tanjung Periuk Jakarta, Pantoloan Sulawesi, Batam dan Sorong Papua.

"Untuk Surabaya karena dari manajemen resikonya kita dianggap aman. Tapi tetap saja petugas kita selalu patroli dengan kapal patroli yang kita miliki," katanya

Mengenai barang dari negara yang sering melakukan penyelundupan, Sulaiman mengaku kebanyakan berasal dari Malaysia.

"Tapi ada juga barang dari Cina. Itu banyak sekali, karena memang 80% kita impor dari cina," ujarnya seraya menambahkan "Karena barangnya murah, mau minta harga berapa dilayani sama mereka".

Saat ditanyai terkait jumlah barang penyelundupan, Sulaiman mengaku masih menunggu proses perhitungan penangkapan. 

"Masih dipilah-pilah dulu pak hasil tangkapannya. Soalnya ada yang masih proses jadi belum bisa dirilis. Karena ini berkaitan langsung dengan angka, sehingga harus pasti data yang kita berikan," pungkasnya mengakhiri percakapan. sem

 

Berita Terbaru

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

RI Mulai Ekspor Bawang Merah

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melepas ekspor bawang merah Brebes ke Thailand dari fasilitas Controlled Atmosphere Storage…

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Seorang Direktur PT di Jakarta, Tersangkut Perkara Pajak

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:17 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan menyerahkan…

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Tahun Depan, Gaji PPPK Ditanggung Pusat

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:14 WIB

SURABAYAPAGI.com - Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah (Pemda),mulai tahun depan dan…

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

LOCUS DAN TEMPUS, TAK DIUNGKAP LOGIS OLEH JPU

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:11 WIB

Kajari Surabaya Yth, Praktisi hukum banyak yang kenal jaksa itu mengemban Dominus Litis. Ini asas hukum dari bahasa Latin yang berarti “penguasa perkara” atau …

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Menteri Siapkan UMKM Ikuti Aturan Wajib Halal

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan menyiapkan kebijakan khusus bagi UMKM dalam menghadapi aturan wajib h…

Sebelum Dicopot, Purbaya Bilang Ada Oknum Pajak Bermain

Sebelum Dicopot, Purbaya Bilang Ada Oknum Pajak Bermain

Selasa, 15 Sep 2026 07:05 WIB

Selasa, 15 Sep 2026 07:05 WIB

SURABAYAPAGI.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,sebelum dicopot, sempat bilang mencurigai ada oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang …