Minimnya Keluarga Sejahtera Membuat Kasus Perceraian Tinggi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
 Kepala BKKBN, Teguh Santoso saat memaparkan program keluarga sejahtera.Kamis (14/1) .SP/ MAHBUB FIKRI 
 Kepala BKKBN, Teguh Santoso saat memaparkan program keluarga sejahtera.Kamis (14/1) .SP/ MAHBUB FIKRI 

i

SURABAYAPAGI,Surabaya - Keluarga sejahtera menjadi persoalan cukup genting bagi sebagian besar daerah Indonesia. Ini dibuktikan dengan minimnya persentase keluarga sejahtera menurut BKkBN Jawa Timur. Hal tersebut didukung data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya sepanjang 2020 lalu.

Tercatat kurang lebih 10 ribu perceraian yang terdata oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya yang terjadi setiap tahunnya. Ini tentu menjadi angka yang fantastis bagi kasus angka perceraian di Indonesia. Sekaligus mencatat angka tertinggi.

Konsep Keluarga Sejahtera menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

BKKBN merumuskan pengertian keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama, keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarga, keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk di samping terpenuhinya kebutuhan pokok.

"Keluarga sejahtera memang menjadi perjuangan tahap kedua program KB di Indonesia. Masih program pergerakan KB," ungkap Kepala BKKBN, Teguh Santoso saat memaparkan program keluarga sejahtera.Kamis (14/1)

Teguh menuturkan kualifikasi keluarga sejahtera ini secara demografis mengontrol angka kelahiran. Pasalnya selama ini menurutnya kondisi rumah yang dihuni oleh keluarga di Indonesia tak sesuai dengan anggota keluarga yang menghuni.

"Kita menginstruksikan untuk mengontrol angka kelahiran. Sebenarnya bagi keluarga pra sejahtera bisa dikontrol sama keluarga yang sudah sejahtera 3 plus. Sudah bisa hak asuh," ujarnya.

"Konsepnya keluarga sejahtera mampu memenuhi seluruh kehidupan keluarga. Membikin semacam 4 tahapan. Pra sejahtera. Keluarga sejahtera. 1, 2, 3, 3 plus. Kita punya 63 indikator . Sejahtera itu sudah mampu memenuhi kebutuhan sandang pangan papan secara minimal. Yang 3 plus sudah layak menjadi orang tua asuh," imbuhnya.

Untuk diketahui, tahapan keluarga dibagi menjadi 5 bagian. Tahapan pertama yaitu Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

Kemudian Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga.

Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (develomental needs) dari keluarga.

Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga.

Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.fm

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…