SURABAYAPAGI, Surabaya - Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penutupan Jalan Darmo-Tunjungan serta Jalan Mayjend Sungkono hari Jum'at dan Sabtu mulai pukul 22.00 - 08.00 WIB, untuk menciptakan kawasan physical distancing dan membatasi gerak mobilisasi masyarakat mendapat kritik dari para anggota DPRD Kota Surabaya.
Juru bicara Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya Mahfudz mengatakan, penutupan jalan utama dengan tujuan antisipasi protokol kesehatan sangat tidak efektif. Alasannya, para warga yang biasa melewati jalan protokol itu akhirnya mencari jalan alternatif untuk menuju ke tujuannya. Alhasil, jalan-jalan kecil di sekitar jalan protokol itu padat. Lebih padat daripada hari biasanya, ketika tak dilakukan penutupan jalan protokol.
“Penutupan ini menurut saya tidak efektif. Karena warga mencari jalan lain dan imbasnya macet di titik-titik lain,”kata Mahfudz.
Ia menilai, dengan adanya kemacetan di jalan alternatif itu malah menimbulkan kerumunan baru yang bisa menyebabkan penyebaran dan penularan covid-19.
Selain itu, jalur alternatif yang kebanyakan adalah jalan perumahan pemukiman, membuat warga sekitar tak nyaman. Mahfudz mengaku mendapat laporan dari warga yang rumahnya berada di jalur di dekat jalan protokol yang ditutup. Mereka merasa terganggu, karena wilayahnya macet dan membuat lama untuk sampai ke rumah.
“Warga perumahan sekitar jalan ditutup itu tak nyaman. Seperti di jalur alternatif dekat Mayjend Sungkono. Jalur kecil perumahan, tapi macet karena Mayjend Sungkono ditutup. Ini kan juga bahaya, ada tindakan kriminalitas atau laka lantas bisa terjadi,”ujarnya.
Maka dari itu, ia meminta Pemkot Surabaya untuk mengkaji kembali hingga membatalkan kebijakan penutupan jalur-jalur protokol dengan alasan pandemi Covid-19. Sebab menurutnya kebijakan itu sangat tak efektif. Ia tak paham dengan arah pikir pemkot Surabaya yang menutup jalur, tapi tetap membuka tempat keramaian.
“Kalau mau di lockdown ya sekalian tutup semua. Jalan ini kan penting untuk mobilitas. Toh masyarakat juga di kendaraan masing-masing dan pakai masker. Kalau takut jalur protokol dibuat tempat berkumpul, ya warganya yang diobrak bukan jalannya yang ditutup. Jadi kami di fraksi PKB meminta kebijakan ini dibatalkan saja,”pungkasnya. Pat
Editor : Mariana Setiawati
