SURABAYAPAGI.com, Malang - Aksi demonstrasi oleh ratusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dari Aliansi Mahasiswa Bergerak sempat beradu fisik saling dorong dengan petugas keamanan di UMM. Aksi demonstrasi tersebut menuntut penurunan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di Kampus UMM di tengah krisis pandemi, Selasa (16/2/2021).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga membawa poster-poster permintaan untuk penurunan SPP dan poster bernada sindiran terhadap kebijakan pihak kampus yang dianggap tidak pro terhadap para mahasiswa, terlebih lagi saat masa pandemi Covid-19.
Poster bertuliskan "Rektor kian eksis mahasiswa makin krisis #turunkanspp", kemudian ada juga "bebaskan SPP selama pandemi, tolak komersialisasi pendidikan", nampak jelas terpampang dibawa para mahasiswa sebagai ungkapan kekesalan dan sindiran pada pihak kampus.
Ilham Abdon Nasir, selaku korlap aksi, menjelaskan, jika aksi tersebut memang dilatari para mahasiswa yang meminta hak mereka dengan adanya perkuliahan secara online yang berimbas sejumlah pembiayaan yang diprediksi turun.
Hal itu disampaikan para mahasiswa dalam sembilan poin tuntuan yang ingin disampaikan para mahasiswa langsung kepada pihak Rektor.
"Sebelumnya kita sudah melakukan audiensi, namun belum ada kesepakatan, belum dipertemukan dengan Rektor namun dengan WR 3. Dalam audiensi kita juga terkait dengan akademik dan juga keuangan, namun dari keduanya juga tidak hadir menemui dalam audiensi," jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan potongan SPP yang ada, para mahasiswa menilai tidaklah realistis. Sebab, potongan SPP sebesar Rp 500 ribu tidak sebanding dengan kebutuhan mahasiswa yang lebih dari Rp 500 ribu. Apalagi, adanya potongan tersebut informasinya juga tidaklah merata. Rp 500 itu merupakan pengembalian dari yang seharusnya fasilitas kampus yang tidak diberikan atau digunakan.
"Dan kompensasi Rp 500 ribu itu diberikan hanya sampai satu semester. Dan ini nggak realistis. 93 persen mahasiswa dari sampel 4000 lebih menuntut untuk penurunan SPP," jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait mekanisme pemberian keringanan dalam SPP, menurutnya juga tidak dibuka oleh pihak kampus secara vulgar. Sosialisasi mengenai kompensasi atau proses untuk keringanan tersebut, menurutnya kurang. Dsy11
Editor : Redaksi
